Mahasiswa Unwira Kupang Dapat Materi Hukum dari Mahkamah Konstitusi RI

0
362
NTTSATU.COM — KUPANG —  Ratusan mahasiswa tergabung dalam Fakultas Hukum dan Fisip Unwira Kupang mengikuti kuliah umum dari Mahkamah Konstitusi RI. 
Pembicara dalam kuliah umum itu Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman tentang konsep negara hukum yang selalu diidentikkan dengan rechtsstaat atau the rule of law.
 

Padahal, konsep rechtsstaat atau the rule of law memiliki latar belakang dan tradisi hukum yang berbeda, serta pelembagaan yang berbeda pula.

“Meskipun dalam persepktif yang lain, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengakui prinsip perlindungan HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak,” jelas Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar, Kamis (2/6/2022).

Menurut Ketua Mahkamah, sebagaimana lazim diketahui, rechtsstaat dianut oleh banyak negara Eropa Kontinental yang menganut sistem civil law.

Sedangkan the rule of law, lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang berbasis pada sistem common law.

Dalam operasionalisasinya, kata Anwar, civil law lebih menitikberatkan pada administrasi dan sistem norma, sedangkan common law lebih kepada aktivitas judisial.

Lebih lanjut, konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid (hukum tertulis) yang kemudian menjadi rechtmatigheid (tindakan berdasarkan hukum), sedangkan rule of law mengutamakan prinsip equality before the law yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan.

Pada konteks Indonesia, ia menjelaskan, sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Penjelasan UUD 1945 menyebut istilah rechtsstaats secara eksplisit.

“Hal inilah yang membuat Indonesia seolah-olah menganut konsep negara hukum rechtsstaat sebagaimana negara-negara civil law,” kata Anwar.

Namun, lanjut Anwar, pasca Perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan ketentuan ini, konsepsi negara hukum yang dulu identik dengan rechtsstaat dinetralkan menjadi negara hukum saja.

Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945, diperoleh baik dari rechtsstaats maupun the rule of law. Bahkan juga, diperoleh dari sistem hukum lainnya yang integratif, dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

“Atas dasar itulah, konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi elemen utama rechtsstaat, sekaligus menerima pula prinsip rasa keadilan dari the rule of law,” jelas Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Dari konsepsi negara hukum Indonesia yang demikian, maka Indonesia memiliki sistem hukum yang khas yakni sistem hukum yang dijiwai oleh ideologi negara yang dikenal dengan Pancasila.

“Ideologi Pancasila merupakan kristalisasi antara rechtstaats dan the rule of law. Sistem hukum Pancasila memiliki kekhasan tersendiri dengan mengambil sisi baik dari konsep rechtsstaat maupun the rule of law, dan juga sistem-sistem hukum lain yang ada sebelumnya, seperti dalam hukum adat serta hukum agama,” pungkas Anwar. (VN/bp) 

=========

Foto: Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman saat memberikan materi dalam kuliah umum di Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, Kamis (2/6/2022)

Komentar ANDA?