“Saya memastikan bahwa Malaka termasuk salah satu kabupaten di NTT yang mendapat prioritas untuk pembangunan lokasi transmigrasi dengan intervensi penuh dari pemerintah pusat,” tegas Bupati Malaka, Simon Nahak, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/5/2021), ketika mengikuti Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II yang digelar di Hotel Sultan.
Bupati Simon mengatakan, dirinya bersama beberapa bupati dari NTT baru saja bertatap muka atau audiens dengan Ibu Aisyah Gamawati selaku Direktur Jenderal PPPK Transmigrasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI dan mendapat respons yang cukup positif.
“Pada kesempatan pertemuan itu terdapat dua point besar yang merupakan kesepakatan dengan Kementerian. Pertama, Kabupaten Malaka termasuk salah satu kawasan prioritas lokasi transmigrasi. Kedua, lokasi transmigrasi di Kabupaten Malaka akan diprioritaskan dengan penganggaran dari pusat pada tahun anggaran 2020,” terang bupati kedua Malaka ini.
Bupati Simon merincikan, Kabupaten Malaka resmi ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi Nasional sesuai RPJMN 2020-2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan nama Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.
Lebih lanjut Bupati Simon mengungkapkan usulan yang dibawa ke Jakarta sepenuhnya diterima baik pemerintah pusat termasuk beberapa usulan lain yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Malaka.
“Saya membawa beberapa usulan lain ke pemerintah pusat terkait pembangunan yang nantinya akan dijawab dengan baik pemerintah pusat. Apalagi Malaka yang tepat berada di garis perbatasan, akan mendapat perhatian serius dalam pembangunannya. Inilah yang membanggakan kita,” kata Bupati Simon bangga.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Vinsensius Babu, S.Pi, M.Si, mengungkapkan penetapan status Kawasan Prioritas Transmigrasi lebih menyentuh pada pembangunan sektor infrastruktur seperti perumahan, air bersih, jalan, sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya.
Pertemuan Forkasi Regional II yang dihadiri sejumlah Kepala Daerah di Provinsi NTT dan Kabupaten Malaka ditetapkan sebagai Kawasan Prioritas Transmigrasi Nasional bersama 62 daerah lain di seluruh Indonesia (kominfomalaka/gan)
