NTTsatu.com – KUPANG – Kabupaten Manggarai Barat merupakan pintu masuk dan juga sebagai tempat wisata yang selalu ramai di kunjungi setiap tahunnya, dan ini sangat rawan dengan masuknya anggota ISIS dan Terorisme di NTT.
Menyikapi hal ini, aparat kepolisian sudah sigal memperketat dan mengantisipasinya dengan pendataan setiap penginapan maupu kos-kosan di Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
Kegiatan ini juga karena menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1438 H sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang merayakan.
Babhinkambtibmas Labuan Bajo (Brigpol Amran Aliman) menurunkan tiga orang Personil Polres Manggarai Barat untuk turun langsung dan mendata semua warga yakni Anggota Intelkam (Brigpol M. Openg) dan Anggota Sabhara (Bripda Faustin), Mulai Senin malam mereka telah melakukan pendataan identitas pemilik, identitas tamu, baik itu kos-kosan, penginapan serta rumah singgah.
Menurut Kabid Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abast, S.I.K, bahwa kegiatan pendataan semua pemilik kos dan penghuni tersebut sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 19-20 Juni 2017 berdasarkan surat perintah Kapolres Manggarai Barat, nomor : Sprin/258/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
“Anggota kami mengecek dan mendata sejumlah kos-kosan baik beridentitas pemilik maupun identitas penghuni serta tamu pada kos-kosan ataupun penginapan dan rumah singgah yang ada di Kabupaten Manggarai Barat tersebut,” ungkapnya.
Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1438 H sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang merayakan.
“Penghuni rumah kos dan kontrakan didata agar dapat dideteksi dini dan mencegah sedini mungkin masuknya kelompok Radikal di NTT,” pungkasnya.
Hari ini Bhabinkamtibmas desa Golo Bilas bersama aparat desa Golo Bilas mendata kontrakan, kos-kosan dan hotel di wilayah desa Golo Bilas Manggarai Barat.
“Dari hasil kegiatan pendataan yang sudah dilakukan dalam dua hari tersebut, sebagian besar penghuni kos-kosan didapati tidak memiliki KTP dan langsung di laporkan kepada dinas terkait dalam pengurusan KTP,” imbuh Jules. (Ambu).
