Masih Ada Masyarakat BAB di Sembarang Tempat

0
227

KUPANG. NTTsatu.com – Walaupun pemerintah dan berbagai pihak terus menggelorakan budaya hdup sehat, namun hingga saat ini masih banyak warga NTT yang buang air besar (BAB) di sembarang tempat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Nusa Anwar Pua Geno dalam Rapat Koordinasi Pokja Air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) , Jejaring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan peluncuran Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi NTT di Hotel Ima Kupang, hari Rabu, 17 Juni 2015. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Bappeda Provinsi NTT, Dinas kesehatan Provinsi NTT , Dinas PU, Unicef Provinsi NTT, Plan Indonesia, dan Cis Timor.

Ketika memberikan sambutan pada kegiatan itu, Anwar mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini terkait pembangunan air minum dan sanitasi adalah peningkatan jumlah penduduk yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran sumber air.

Selain itu, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka dan belum mendukung hidup bersih. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya penyakit diare yang masih menjadi penyumbang penyebab kematian bayi tertinggi di indonesia dan NTT.

Lebih jauh Anwar mengatakan bahwa dalam rangka percepatan, pencapaian IDM pembangunan NTT maka perlu ada kerjasama dari berbagai pihak yang bertumbuh pada pendekatan akses air minum dan sanitasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam semangat kemitraan dan sinergitas.

Dikatakannya, meskipun dilakukan kebijakan AMPL, PPSP dan STBM, namun dalam praktek dilapangan masih banyak ditemui keluhan dari masyarakat mengingat pelaksanaan kegiatan ini tidak mudah. Hal ini harus menjadi cacatan bahwa untuk menunjang kebutuhan masyarakat terutama air minum dan sanitasi yang juga berdampak pada semua sektor karena itu perlu komitmen bersama. Selain itu perlu memaksimalkan peran desa dan kelurahan agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

“DPRD provinsi dan kabupaten/kota terus mendukung dan mendorong   AMPL sesuai fungsi DPRD yakni legislasi (penyusunan Perda), anggaran dan pengawasan (Rapat kerja dan Kunjungan kerja dan Evaluasi). Harapan saya komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus semakin dipererat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat mencapai target yang diharapkan dan berkontribusi untuk pembangunan NTT, “ ungkap Anwar. (ayu)

Komentar ANDA?