Medah: Kasus Irman Gusman Tak Terkait Kewenangan di DPD RI

0
141
Foto: Ketua DPD RI, Irman Gusman (ist)

KUPANG. NTTsatu.com – Anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ibrahim Agustinus Medah menyayangkan penangkapan Ketua DPD, Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, Irman Gusman selama dinilai sebagai salah satu pemimpin yang bersih.

“Menurut penilaian saya selama ini beliau (Irman Gusman) termasuk pimpinan yang cukup bersih ( bersih dari KKN), sehingga sangat disayangkan kalau beliau tersandung masalah yang diluar perkiraan saya,” ujar Medah anggota DPD asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Walau demikian, kata Medah, dirinya menyerahkan penanganan kasus yang menimpa pimpinannya itu kepada KPK. Namun, jika KPK menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Medah mamastikan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan kewenangan DPD.

“Kita belum tahu penyebab ditangkapnya rekan kami Irman Gusman. Tapi saya pastikan bahwa kalau nanti KPK umumkan tentang penyebab beliau ditangkap, penyebabnya tidak ada kaitannya dengan kewenangan yang ada di DPD RI karena DPD RI tidak ada kewenangan yang berkaitan dengan APBN dan atau dengan proyek-proyek yang dialokasikan ke Daerah,” ujarnya.

Medah mengatakan, penangkapan Irman tersebut bisa saja terkait kegiatan di luar kewenangannya sebagai Ketua DPD.

“Dengan demikian saya duga beliau ditangkap karena berkaitan dengan kegiatan beliau diluar urusan yang berkaitan dengan DPD RI,” ujarnya.

Gusman Lakuan Klarifikasi

Sementara Ketua DPD, Irman Gusman melakukan klarifikasi atas peristiwa yang menimpah dirinya. Berikut ini klarifikasi yang dilakukan Gusman.

“Saya ingin membantah apa yang sekarang sedang berkembang seolah-olah saya ditangkap karena menerima suap:

1. Saya memang menerima tamu dan dari ribuan tamu yang pernah saya terima selalu ada saja Yg datang dengan motif minta tolong dan juga membawa sesuatu.
2. Saya tidak bisa menolak orang datang bertamu Dan minta tolong.  Tapi saya juga tidak bisa melarang orang membawa sesuatu.
3. Maka terhadap tamu yang datang pada hari ini (ada beberapa), mungkin saja ada yang membawa uang. Tapi saya berhak menolak dan telah saya tolak.
4. KPK terlalu dini mengumumkan atatus uang itu sebagai suap dan menetapkan saya sebagai yg menerima suap. Sungguh  ini perbuatan jahat dan fitnah kepada saya dan keluarga saya.
5. Saya meminta semua tenang sampai ada klarifikasi lebih lanjut. Saya sebagai pimpinan DPD RI Yg telah mendukung KPK selama ini meminta agar DPD bekerja seperti biasa hingga masalah ini selesai.
Demikianlah klarifikasi sementara saya.” (*/bp)

Komentar ANDA?