MEMAHAMI KRITIK SOSIAL

0
261

Oleh: Marsel Tupen Masan

MENGINTERPRETASI    kritik sosial ke arah sentimentilisme kekuasaan, menunjukkan kritik sosial sulit diterima oleh pejabat publik. Kegamangan pada kritik, berarti mengingkari penilaian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan menolak upaya perbaikan kesalahan maupun perubahan atas sebuah sistem sosial. Fenomena ini dapat memperkuat keyakinan bahwa penguatan politik di daerah, belum mengembangkan moral politik para elite untuk lebih dewasa, lebih matang dan memiliki kemampuan berkompetensi. Akibatnya muncul perilaku politik yang tidak mencerdaskan, kering logika, sampai enggan menerima kritik.

Keengganan atas kritik selalu bersumber pada orientasi perilaku kuasa yang cenderung arogan. Dalam banyak hal, arogansi kekuasaan, biasa dikembangkan dari praktek kekuasaan represif, yang hanya memiliki satu tujuan. Yaitu memenuhi kepenuhan diri bagi kekuasaan itu sendiri dengan membekukan ruang kebebasan melalui tindakan-tindakan yang bisa saja intimidatif.

Perilaku kekuasaan

Dalam banyak teori dijelaslan: seorang politikus atau pejabat publik yang baik adalah seseorang yang memiliki integritas, jujur, santun, tidak berbohong, rela dikritik, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mementingkan diri sendiri atau golongannya. Keutamaan moral ini tidak sekedar menyangkut perilaku individual tetapi terkait dengan tindakan kolektif dalam menjalankan kekuasaannya. Apabila dalam praktek, keutamaan semacam ini jauh dari harapan publik, maka sesungguhnya perilaku kekuasaan itu telah kehilangan roh dan karakternya. Hal ini terjadi karena terkontaminasinya kekuasaan, baik dalam mengedepankan tujuan menghalalkan cara dalam setiap pengambilan keputusan, maupun pergeseran persepsi kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi menjadi kepentingan umum.

Konfigurasi kekuasaan yang dikembangkan tanpa roh, membuat kritik sosial tidak bisa berkembang dan diterima sebagai upaya perbaikan sikap dan perilaku kekuasaan. Akibatnya: (1) Selalu dikembangkan politik yang kasar dan tidak adil yang membuat rakyat menjadi korban dijauhkan dari kepentingannya sendiri; (2) Diferensiasi dan spesialisasi dalam lembaga-lembaga yang ada, tidak diberdayakan secara proporsional, karena terkooptasi kekuasaan.

Adanya kooptasi membuat perangkat hukum, prosedur dan mekanisme perencanaan sampai pengambilan keputusan selalu diarahkan kekuasaan untuk meraup berbagai macam rente ekonomi. Indikator ini bisa dilihat pada kecenderungan lembaga eksekutif dan legislatif yang saling mendukung dalam melakukan penyimpangan politik atas berbagai kebijakan pembangunan daerah. Ketika ide-ide dasar terpuruk dan kekuasaan yang penuh dengan intrik kepentingan diutamakan, maka saat itu juga kebohongan, ketidakjujuran menjadi potret buram penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecenderungan ini dapat mengarah pada semakin suburnya budaya kekuasaan yang membungkus ketidakmampuan kepemimpinan politik di daerah. Kritik sosial yang dipersonalisasikan dalam rasa sentimentil kekuasaan, menunjuklan bahwa kritik sosial sulit diterima kekuasaan. Apabila praksis kekuasaan mengabaikan kritik, maka sesungguhnya telah terjadi pembusukan sistem yang oleh pemikir mazhab Frankfurt disebut personalized systematic power. Kekuasaan struktural yang sudah diidentifikasikan dengan pribadi seorang pemimpin, mengeritiknya sama dengan perbuatan penghinaan (Mudji Sutrisno, SJ. Kompas 26-01-1998).

Manalari Kritik sosial

Kritik sosial merupakan bagian esensial dari masyarakat, dalam membangun komunikasi untuk melakukan kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam hal ini kritik sosial lebih banyak berfungsi sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat. Dalam bukunya Mens en Kritick. Prof.Dr.R.C.Kwant secara tegas menempatkan kritik sebagai nilai dasar eksistensi kemanusiaan. Dimana kritik mempunyai sasaran dan norma, dan merupakan sebuah kemampuan untuk mengadakan penilaian atas nilai.

Dalam banyak kasus, kritik sosial cenderung kehilangan maknanya karena pesan-pesan yang disampaikan oleh kritik sosial selalu diinterpretasi dalam formulasi pemahaman subyektif. Problem ini lebih merupakan kesulitan logis dalam eksposisi peran kritik karena kehadiran interest dalam memandang dan menerima kritik.

Pertama, menginterpretasikan kritik dalam sentimentilisme kekuasaan, memperkuat keyakinan bahwa reformasi demokrasi di daerah belum berhasil mengembangkan moral politik para elite politik untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang dan memiliki kemampuan berkompetensi dalam pembangunan daerah.

Kedua, substansi kritik yang menggugat tingginya tingkat berpikir korup dari pejabat publik, sesungguhnya merupakan penilaian atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun ketika hal ini menjadi jauh dari nalar semua pihak, maka dengan mudah orang berkesimpulan bahwa ada hal yang tidak beres dalam relasi kekuasaan.

Kritik sosial sebagai sebuah bentuk komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada kenyataannya tidak dipandang sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan perubahan atas sebuah sistem sosial. Sikap dan tindakan mengabaikan komunikasi kritik dengan membalikkan interpretasi, merupakan gejala arogansi kekuasaan yang dapat mengancam efektifitas kepemimpinan di daerah. Paling tidak ketidakmampuan dalam menerima kritik sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja pembangunan, maupun ketidakmampuan dalam membuka diri terhadap kritik. Menutupi ketidakmampuan dengan membangun rasionalitas sikap lapor melapor, merupakan optimalisasi ketertutupan atas berbagai penyimpangan yang telah dicredokan oleh lembaga-lembaga politik di daerah.

Agar kritik dapat dipahami secara obyektif, maka perlu dibudayakan keterbukaan pejabat publik dalam menerima kritik. Dalam hal ini kritik sosial yang disampaikan kiranya diterima dengan membangun kemampuan untuk memandang kritik sebagai upaya tulus untuk melakukan inovasi kreatif pengembangan kompetensi normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu perlu dibudayakan sikap memahami hakekat kritik dengan membangun kemampuan mengalami dan mengungkapkan kekesalan atas kritik dengan cara-cara yang seha

Menginterpretasi kritik sosial ke arah sentimentilisme kekuasaan, menunjukkan kritik sosial sulit diterima oleh pejabat publik. Kegamangan pada kritik, berarti mengingkari penilaian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan menolak upaya perbaikan kesalahan maupun perubahan atas sebuah sistem sosial. Fenomena ini dapat memperkuat keyakinan bahwa penguatan politik di daerah, belum mengembangkan moral politik para elite untuk lebih dewasa, lebih matang dan memiliki kemampuan berkompetensi. Akibatnya muncul perilaku politik yang tidak mencerdaskan, kering logika, sampai enggan menerima kritik.

Keengganan atas kritik selalu bersumber pada orientasi perilaku kuasa yang cenderung arogan. Dalam banyak hal, arogansi kekuasaan, biasa dikembangkan dari praktek kekuasaan represif, yang hanya memiliki satu tujuan. Yaitu memenuhi kepenuhan diri bagi kekuasaan itu sendiri dengan membekukan ruang kebebasan melalui tindakan-tindakan yang bisa saja intimidatif.

Perilaku kekuasaan

Dalam banyak teori dijelaslan: seorang politikus atau pejabat publik yang baik adalah seseorang yang memiliki integritas, jujur, santun, tidak berbohong, rela dikritik, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mementingkan diri sendiri atau golongannya. Keutamaan moral ini tidak sekedar menyangkut perilaku individual tetapi terkait dengan tindakan kolektif dalam menjalankan kekuasaannya. Apabila dalam praktek, keutamaan semacam ini jauh dari harapan publik, maka sesungguhnya perilaku kekuasaan itu telah kehilangan roh dan karakternya. Hal ini terjadi karena terkontaminasinya kekuasaan, baik dalam mengedepankan tujuan menghalalkan cara dalam setiap pengambilan keputusan, maupun pergeseran persepsi kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi menjadi kepentingan umum.

Konfigurasi kekuasaan yang dikembangkan tanpa roh, membuat kritik sosial tidak bisa berkembang dan diterima sebagai upaya perbaikan sikap dan perilaku kekuasaan. Akibatnya: (1) Selalu dikembangkan politik yang kasar dan tidak adil yang membuat rakyat menjadi korban dijauhkan dari kepentingannya sendiri; (2) Diferensiasi dan spesialisasi dalam lembaga-lembaga yang ada, tidak diberdayakan secara proporsional, karena terkooptasi kekuasaan.

Adanya kooptasi membuat perangkat hukum, prosedur dan mekanisme perencanaan sampai pengambilan keputusan selalu diarahkan kekuasaan untuk meraup berbagai macam rente ekonomi. Indikator ini bisa dilihat pada kecenderungan lembaga eksekutif dan legislatif yang saling mendukung dalam melakukan penyimpangan politik atas berbagai kebijakan pembangunan daerah. Ketika ide-ide dasar terpuruk dan kekuasaan yang penuh dengan intrik kepentingan diutamakan, maka saat itu juga kebohongan, ketidakjujuran menjadi potret buram penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecenderungan ini dapat mengarah pada semakin suburnya budaya kekuasaan yang membungkus ketidakmampuan kepemimpinan politik di daerah. Kritik sosial yang dipersonalisasikan dalam rasa sentimentil kekuasaan, menunjuklan bahwa kritik sosial sulit diterima kekuasaan. Apabila praksis kekuasaan mengabaikan kritik, maka sesungguhnya telah terjadi pembusukan sistem yang oleh pemikir mazhab Frankfurt disebut personalized systematic power. Kekuasaan struktural yang sudah diidentifikasikan dengan pribadi seorang pemimpin, mengeritiknya sama dengan perbuatan penghinaan (Mudji Sutrisno, SJ. Kompas 26-01-1998).

Manalari Kritik sosial

Kritik sosial merupakan bagian esensial dari masyarakat, dalam membangun komunikasi untuk melakukan kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam hal ini kritik sosial lebih banyak berfungsi sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat. Dalam bukunya Mens en Kritick. Prof.Dr.R.C.Kwant secara tegas menempatkan kritik sebagai nilai dasar eksistensi kemanusiaan. Dimana kritik mempunyai sasaran dan norma, dan merupakan sebuah kemampuan untuk mengadakan penilaian atas nilai.

Dalam banyak kasus, kritik sosial cenderung kehilangan maknanya karena pesan-pesan yang disampaikan oleh kritik sosial selalu diinterpretasi dalam formulasi pemahaman subyektif. Problem ini lebih merupakan kesulitan logis dalam eksposisi peran kritik karena kehadiran interest dalam memandang dan menerima kritik.

Pertama, menginterpretasikan kritik dalam sentimentilisme kekuasaan, memperkuat keyakinan bahwa reformasi demokrasi di daerah belum berhasil mengembangkan moral politik para elite politik untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang dan memiliki kemampuan berkompetensi dalam pembangunan daerah. Kedua, substansi kritik yang menggugat tingginya tingkat berpikir korup dari pejabat publik, sesungguhnya merupakan penilaian atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun ketika hal ini menjadi jauh dari nalar semua pihak, maka dengan mudah orang berkesimpulan bahwa ada hal yang tidak beres dalam relasi kekuasaan.

Kritik sosial sebagai sebuah bentuk komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada kenyataannya tidak dipandang sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan perubahan atas sebuah sistem sosial. Sikap dan tindakan mengabaikan komunikasi kritik dengan membalikkan interpretasi, merupakan gejala arogansi kekuasaan yang dapat mengancam efektifitas kepemimpinan di daerah. Paling tidak ketidakmampuan dalam menerima kritik sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja pembangunan, maupun ketidakmampuan dalam membuka diri terhadap kritik. Menutupi ketidakmampuan dengan membangun rasionalitas sikap lapor melapor, merupakan optimalisasi ketertutupan atas berbagai penyimpangan yang telah dicredokan oleh lembaga-lembaga politik di daerah.

Agar kritik dapat dipahami secara obyektif, maka perlu dibudayakan keterbukaan pejabat publik dalam menerima kritik. Dalam hal ini kritik sosial yang disampaikan kiranya diterima dengan membangun kemampuan untuk memandang kritik sebagai upaya tulus untuk melakukan inovasi kreatif pengembangan kompetensi normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu perlu dibudayakan sikap memahami hakekat kritik dengan membangun kemampuan mengalami dan mengungkapkan kekesalan atas kritik dengan cara-cara yang sehat. Terutama menggali manfaat dari kritik sosial sebagai resiko jabatan dan membangun keyakinan bahwa kritik bagi pemegang jabatan adalah sebuah keharusan. Sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan, selalu ada inovasi kretaif untuk memperbaiki kekurangan, kelemahan serta penyimpangan yang dilakukan. Sudah waktunya kritik sosial direnungkan, diterima dan dibudayakan sebagai bagian dari eksistensi kemanusiaan untuk membangun manusia pembangun di daerah.

========

Penulis adalah warga Niha Oneng Fatukoa, Kupang 

Komentar ANDA?