Miris, Rp 95 Miliar Lebih Gagal Serap Kebutuhan Rakyat Sikka

0
83

NTTsatu.com – MAUMERE – Nasib miris dialami masyarakat Kabupaten Sikka pada tahun 2017. Setidaknya terdapat Rp 95.705.414.480,84 dalam APBD yang tidak terserap untuk kebutuhan rakyat. Pemerintah pun dinilai tidak serius bekerja untuk misi menyejahterakan masyarakat.

Data yang dihimpun dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka TA 2017 menyebutkan belanja modal pada item belanja langsung, realisasinya hanya sebesar Rp 180.055.180.684,16 atau setara 65,29% dari target Rp 275.760.595.165. Realitas ini menggambarkan terdapat anggaran sebanyak Rp 95.705.414.480,84 yang tidak terserap untuk kepentingan masyarakat.

Ironinya, dalam postur APBD 2017, justeru porsi untuk rakyat di daerah ini terbilang sangat kecil yakni hanya 22,52% dari total belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 1.224.457.316.547,17. Alokasi belanja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat sudah sangat kecil, tapi penyerapannya juga masih jauh dari harapan. Realisasi belanja daerah itu sendiri mencapai Rp 1.037.165.288.844.
“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga nasib rakyat ini. Porsi untuk rakyat secara langsung hanya 22,52%, namun realisasinya pun tidak maksimal, tidak terserap dan tidak dimanfaatkan secara penuh untuk rakyat,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Darius Evensius menanggapi LKPJ Bupati Sikka TA 2017, Jumat (9/3) di ruang paripurna DPRD Sikka.

Dengan realitas kondisi ini, Fraksi PDI Perjuangan menilai sesungguhnya pemerintah tidak serius dan tuklus bekerja untuk rakyat, karena hak rakyat kembali dipangkas. Padahal, jika sisa anggaran Rp 95.705.414.480,84 yang tidak terpakai itu bisa dimanafaatkan dan dipergunakan sesuai peruntukannya secara baik, Fraksi PDI Perjuangan berkeyakinan sudah bisa mengurangi sedikit demi sedikit masalah rakyat.
Terkait realisasi belanja daerah yang rendah ini,

Fraksi PAN juga memiliki pendapat yang sama. Fraksi ini mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah tidak cermat dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Hal ini berdampak kepada defisitnya APBD Sikka sehingga terjadi rasionalisasi dalam tahun anggaran berjalan.

Sedikit berbeda dari cara melihat, Fraksi Partai Hanura justeru memberikan apresiasi terhadap penyerapan anggaran yang dinilai cukup tinggi. Namun fraksi ini memberikan catatan politis, yakni penyerapan tersebut harus diimbangi dengan pemanfaatannya.

Fraksi Partai Hanura lebih menyentil defisit anggaran Rp 59,5 miliar. Menurut hemat fraksi, defisit anggaran tersebut masih cukup tinggi. Oleh karena itu fraksi menyarankan agar dalam mendesain program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  (vic)

——-

Foto: Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Sikka, Jumat (9/3);

Komentar ANDA?