Negosiasi dan Anarkhisme Poltik

0
357
Foto: Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., MM., M.Si Dosen Pemikiran Politik, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Komunikasi Politik di Pascasarjana Univesitas Pelita Harapan.

Oleh: Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., MM., M.Si

Pilkada langsung sedang dimulai di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di provinsi Nusa Tenggara Timur ada tiga daerah yang akan melangsungkan pilkada itu yakni Kota Kupang, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur. Berikut ini sebuah catatan Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., MM., M.Si putra Lembata yang kini sebagai Dosen Pemikiran Politik, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan dosen Komunikasi Politik di Pascasarjana Univesitas Pelita Harapan.

Negosiasi mengedepankan bahasa. Sebagai catatan, bahasa di sini bukan dimaknai sebagai sekedar alat berkomunikasi, melainkan mencetuskan kultur, karakter dan mental, bahkan struktur tatanan kebersamaan.

Ketika bahasa kehidupan sarat dengan terminologi ancaman dan terror, maka karakter, mental dan kultur relasi sehari-hari terasa sangat menyesakkan. Atau pun kala bahasa komunikasi satu sama lain miskin kebenaran dan miskin keadilan, maka kecerobohan dan kepalsuan pun menjadi sangat mendominasi.

Negosiasi bukan hanya adu argumentasi dalam sebuah komunikasi politik yang tanpa dasar. Negosiasi bisa bermuara pada sebuah tatanan politik yang sangat memadai yang tetap mempertahankan rekonsiliasi secara sempurna dalam komunikasi politik, yang dalam istilah pemikiran politik adalah Consumatory Values ( lihat buku saya Komunikasi Politik, 2016 ).

Negosiasi juga mengatakan pertama-tama bagaimana kehidupan bersama ditata, dikelola, disimbolkan, dimaknai bersama.

Keberhasilan suatu perkara tentang keadilan dan egalitarian tergantung pada implementasi kecerdasan negosiatif; dan hal ini harus dipahami secara cerdas dalam komunikasi politik.

Negosiasi ketika berada pada titik batas yang tak bisa dinegosiasikan lagi maka kerap muncul sebuah pernyataan yang masih sedap kedengaran adalah alpanya dialog yaitu meredupnya karakter dialogal dan negosiatif. Pada bagian ini muncullah sebuah “binatang politik” yang baru, namanya anarkhisme politik.

Dalam sebuah negara yang memiliki struktur dan sistem kehidupan bersama secara baik ( bonum commune-istilahnya Thomas Aquinas ), anarkhisme politik dapat terjadi secara sistematis. Anarkhisme politik di sini bukan sebuah paham, melainkan gerakan yang secara politis untuk mengkondisikan perubahan tatanan secara drastis, menciptakan terror, menghembuskan kebencian dan tetap memuja pembalasan dendam.

Anarkhisme merupakan emblem merosotnya tata hidup bersama. Manusia tidak lagi disetir oleh idealisme imajinatif tentang nilai-nilai etis, melainkan mencari menangnya sendiri dengan aneka dalih dan kepentingan. Dalam situasi dingin seperti itu tidak bisa diandaikan kerja sama dan negosiasi yang seharusnya.

Logika anarkhisme politik tidak mempromosikan kebenaran dan validitas; yang menang yang kuat, yang lemah tetap tersingkir.

Uniknya, ketika yang lemah tersudut, sesungguhnya bukan kejayaan pihak yang kuat yang kelihatan, tetapi yang tampak justru masyarakat itu telah terpuruk secara keseluruhan; jadi sangat paradox dan dilematis sifatnya. Sebagai contoh konkrit, para pejabat negara melontarkan kata-kata indah perihal kesejahteraan bersama, mestinya sudah ada ajang sebelumnya secara tersirat atau tersurat dalam aksi konkrit tentang kesejahteraan bersama yang mungkin paling pas bahasanya adalah ‘blususkan’.

Selamat melakukan ‘blusukan’ bagi para calon Kepala Daerah, menjelang Pemilukada di Indonesia tahun 2017. Semoga blusukan yang diakukan menuai keberhasilan, dan keberhasilan itu bisa sejala dengan niat dan cita-cita luhur menjadi pelayan bagi masyarakat yang bakal dipimpin. (*)

Komentar ANDA?