KUPANG. NTTsatu.com – Calon wakil walikota Kupang, Nikolaus Fransiskus menegaskan, setiap pejabat melakukan pekerjaan sesuai ketentuan praturan yang berlaku, Jika tidak akan berhadapan dengan masalah hukum di kemdian hari.
“Melakukan pekerjaan di luar ketentuan peraturan yang berlaku seperti yang sedang dipersoalkan di Kota Kupang ini akan menuai masalah. Saya kuatir tidak lama lagi ada yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena melakukan pekerjaan di luar ketentuan peraturan yang berlaku,” tegas Nikolaus Fransiskus.
Penegasan itu disampaikannya ketika melakukan sosialiasi paket Sahabat (Jonas Salean – Nokolaus Fransiskus di hadapan sekitar lebih dari seratus warga Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kamis, 19 Januari 2017 malam.
Menurut Niko sapaan calon wakil walikota Kupang ini, masalah yang lagi ngetop di Kota Kupang saat ini adalah penyaluran dana PIP. Gonjang-ganjing masalah ini sudah semakin “kasar” hingga menuduh Walikota Kupang non aktif, Jonas Salean sebagai penghambat penyaluran dana PIP tersebut.
“Sekarang sudah jelas kan, sudah ada surat dari Dirjen Dikdasmen yang menegaskan kembali Juknis dana PIP tersebut. Tidak semua peserta didik dari SD sampai SMA dan SMK itu berhak menerima dana PIP. Ada kriterianya yang sudah diatur. Masa anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah ternama di kota ini menerima dana PIP?. Ini kan tidak betul,” tegasnya.
Selanjutnya Niko menegaskan kepada masyarakat Oesapa Selatan bahwa jika Tuhan berkenan paket ini menang pilkada nanti, sebagai wakil walikota Kupang, dia sangat taat pada azas tahu diri. Sebagai wakil walikota, dia hanya betugas sebagai pengawas dan pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka bisa bekerja keras untuk mengeksekusi program walikota. Selain itu ada tugas-tugas lain yang dipercayakan walikota kepada wakil walikota sesyai aturan yang berlaku.
“Jadi wakil itu jangan ingin sama bahkan mau memiliki kewenangan lebih di atas walikota. Ingat baik-baik kalau kami terpilih, saya selalu taat pada azas tahu diri,” tegasnya. (bp)