KUPANG. NTTsatu.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Setya Novanto mengingatkan agar seluruh jajaran kepengurusan Partai Golkar Provinsi NTT untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Partai Golkar hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pidato Politiknya usai melantik kepengurusan DPD Partai Golkar NTT periode 2016-2020 di kampung nelayan Lasiana, Kota Kupang, Rabu, 02 November 2016 Novanto mengatakan, konsolidasi itu menjadi sangat penting untuk kembali meningkatkan elektabilitas Partai Golkar.
Dikatakannya, selama kurang lebih 1,5 tahun elektabilitas Partai Golkar benar-benar anjlok hingga ke posisi 7,5 persen saja. Ini akiat dari masalah yang dihadapi Partai Golkar dengan kubu-kubuan. Dan pasca Munaslub Partai Golkar di Bali yang memilih dirinya menjadi Ketua Umum, dia mulai melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi.
“Dalam program 100 hari kerja sebagai ketua umum setelah pelantikan di Bali, hingga saat ini saya sudah berkeliling ke 33 provinsi di seluruh Indonesia baik untuk melantik Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi, juga untuk melantik kepengurusan Ikatan Istri Partai Golkar tingkat provinsi,” kata Novanto.
N ovanto mengatakan, konsolidasi organisasi itu penting walaupun hasil survey terakhir menyebutkan Posisi Partai Golkar sudah naik menjadi 16,5 persen dan berada diurutan kedua seteah PDIP, namun konsolidasi terus dilakukan untuk bisa menjadi posisi pertama.
“Kita sudah selesai dengan masa rekonsiliasi, sementara konsolidasi harus terus berlanjut. Dan saya sudah instruksikan bahwa Partai Golkar harus kembali menjadi partai pendukung pemerintah seperti sebelumnya,” katanya.
Masalah Human Trafficking
Partai Golkar juga harus perlu memberikan perhatian kepada masalah trafficking yang ada di NTT. Banyak sekali masyarakat NTT yang mengadu nasib ke luar negeri namun yang keluar negeri dengan cara legal hanya sebagian kecil saja sedangkan yang keluar secara illegal sangat besar. Misalnya dari 1000 orang yang keluar, hanya 100 saja yang keluar secara resmi sementara sisanya secara illegal.
“Ini kenyataan yang terjadi, Ketika beberapa waktu lalu saya ke Cina, banyak sekali warga NTT yang ada disana, Mereka tanya, bapak dari NTT, saya menjawab saya memang orang NTT dan mereka berhamburan memeluk saya dan menceriterakan betapa mereka mengalami nasib apes di negara itu namun mereka tidak bisa buat apa-apa karena mereka pergi dengan cara illegal.
Novanto mengatakan, banyak sekali pemasukan devisa untuk negara ini dari sektor Tenaga Kerja Indonesia. Namun pemasukan devisa negara dari TKI yang tidak terdeteksi oleh Bank sangat besar mencapai sekitar Rp 110 triliun. Inilah persoalan yang harus segera diselesaikan bersama.
Karena itu kata Novanto, pemerintah provinsi NTT harus bekerja bersama semua pihak baik itu pihak kepolisian, Kependudukan dan Catatan Sipil, pihak PJTKI untuk menertibkan pengiriman TKI ke luar negeri secara illegal.
“Saya juga minta kader-kader Partai Golkar untuk ikut mengawasi cara kerja PJTKI yang selama ini selalu melakukan penyimpangan-penyimpangan ketika mengirim TKI ke luar negeri. Masalah trafficking sudah menjadi musuh bersama, karena itu harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” tegas Novanto. (bp)