Novanto Minta Pelaku Perdagangan Manusia Dihukum Berat

0
100
Foto: Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menemui sejumlah calon TKI asal NTT di Kantor UPTD Produktivitas Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Provinsi NTT, Rabu (2/11/2016) Foto: kompas.com

KUPANG. NTTsatu.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto meminta pelaku perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur(NTT).  harus dihukum berat. Para pelaku human trafficking tidak pantas dimaafkan karena perbuatannya itu sangat bertentangan dengan kemanusiaan.

“Masa sih orang harus diperjualbelikan. Karena itu saya minta, para pelaku human trafficking harus dihukum berat sehingga mereka bisa mendapat efek jera,” kata Novanto kepada sejumlah wartawan seusai berdialog dengan calon tenaga kerja Indonesia asal NTT di Kupang, Rabu (2/11/2016).

Ia mengatakan bahwa Golkar memberi perhatian besar pada perdagangan manusia karena angka korbannya sangat tinggi.
Menurut dia, banyak sekali TKI yang meninggal tanpa kejelasan dan terutama tewas karena diperkosa dan lain sebagainya.

Dalam kunjungannya ke NTT, anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT II itu juga meninjau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi NTT yang menjadi kantor pelayanan terpadu untuk pengurusan TKI asal NTT ke luar negeri.

Novanto menyebutkan, Golkar mendukung layanan satu atap tersebut sehingga pengurusan dokumen TKI dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Ia juga mendorong adanya pelatihan untuk para calon TKI dan perusahaan tenaga kerja yang mempunyai izin harus disortir dengan seksama.

Menurut Novanto, pemerintah harus melakukan upaya selektif sehingga dengan satu atap ini akan memberikan arti dan manfaat besar.

“Inilah tentu kita apresiasi terhadap pemerintah dan kita harapkan pengawasan pengawasan terhadap perusahaan TKI juga penting karena mereka yang mengirim tenaga kerja,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato politaiknya usai melantik kepengurusan DPD Partai Golkar, Novanto mengatakan devisa negara dari TKI yang bekerja di luar negeri sangat besar bahkan mayoritas devisa itu tidak terdeteksi bank-bank di Indonesia yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

“Karena itu TKI yang bekerja di luar negeri harus pergi secara ilegal agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atas mereka,” tegasnya. (*/bp)

Komentar ANDA?