NTTsatu.com – KUPANG – Dua tahun berturut-turut yakni 2015 dan 2016 pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD NTT, Selasa, 06 Juni 2017 dari Auditor Abdul Latif kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnony.
Latif dalam sambutannya mengatakan, BPK sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini WTP ini adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah Provinsi NTT.
Meskipun WTP namun BPKmasih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi NTT diantaranya terkait:
- Pengendalia dan penatausahan aset tetap tanah dan geding bangunan belum sepenuhnya memadai
- Sistem aplikasi Samsat online dalam pengelolaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya memadai
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas pelaksanaan kegiatan pendagaan barang dan jasa pada enam SKPD sebesar Rp 1.664.616.211,37 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp 376.743.015,79 dan
- Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas jalan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 376.716.870,00.
“BPK mengharapkan provinsi NTT dapat mempertahankan Opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi serta dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di provinsi NTT untuk juga memperoleh opini WTP serta senantiasa menggunakan sebesar-besarya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Abdul Latif. (bp)
