NTT Kaya Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

0
441

KUPANG. NTTsatu.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara timur (NTT), Drs Benny Alexander Litelnony M.Si mengatakan, daerah ini memiliki kekayaan Sumber Daya Perikanan dan kelautan yang sangat besar , namun belum diupayakan secara maksimal.

Hal ini disampaikan wagub saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT,bertempat di Hotel Swiss-belinn Kristal Kupang pada Rabu, 8 Juli 2015.

Lebih jauh Benny Alexander Litelnony mengatakan, NTT memiliki Laut yang luasnya mencapai 200.000 km2 atau kurang lebih empat kali luas daratan yang hanya mencapai sekitar 47.000 Km2 . Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan ini dipandang sebagai suatu kekuatan ekonomi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.

Dia menegaskan, apa yang telah dicanangkan ini selaras dengan kebijakan pemerintahan nasional yang berkeinginan kuat mengembangkan tol laut bagi percepatan pembangunan ekonomi nasioanl dan menjaikan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Saat ini di Provinsi NTT telah ada beberapa kawasan konservasi perairan dengan total luasan mencapai 4juta hektar yakni : Taman Nasional Komodo, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Taman Wisata Alam Teluk Kupang, Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung, Kawasan Konservasi perairan Daerah Alor, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sikka, dan Taman Naional Perairan Laut Sawu.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan. Karena menurutnya, perairan NTT yang relatif terbuka dan minim pengawasan karena keterbatasan sarana prasarana dan pendanaan telah menyebabkan praktek penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal ikan dari negara lain marak terjadi.

Penangkapan ikan menggunakan Bom, Potasium, dan racun sianida serta aktifitas masyarakat di daratan yang ikut memberikan andil terhadap tercemar dan rusaknya laut dan pembuangan sampah diwilayah pesisir dan laut.

Untuk mengatasi hal tersebut Benny mengatakan bahwa berbagai inisiatif pengelolaan pesisir dan laut telah dilakukan bersama diantaranya Gerakan Masuk Laut (GEMALA), Penetapan PERDA Nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, PERDA Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah darat dan laut, PERDA nomor 3 tahun 2011 tentang pengendalian usaha perikanan dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagi wakil Gubernur, Rakor ini sebagai moment berharga untuk saling memperkuat satu sama lain demi terciptanya pengelolaan kawasan yang efektif.

Sedangkan Ketua Panitia Ir.Jani D.B Eoh, M.Si mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan konservasi perairan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Provinsi NTT perlu dikoordinasikan pengembangannya secara baik agar terjadi sinergitas untuk mewujudkan sebuah kolaborasi yang kuat sehingga memberikan dampak positif yang besar secara ekologis dan ekonomis.

Pengembangan koordinasi ini semakin penting artinya seiring pemberlakuan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diantaranya mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut.

Kewenangan pengelolaan wilayah laut pada radius 0-12 mil laut diyakini menjadi tantangan tersendiri bilamana tidak dikoordinasikan secara tepat dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Hal ini didasari fakta bahwa provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga rentang kendali dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi sangat luas dan kompleks.

Dalam rangka mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengefektifkan ragam kawasan konservasi perairan di provinsi NTT, maka pemerintah provinsi NTT telah membentuk Dewan Konservasi perairan Provinsi NTT yang berperan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan kawasan konservasi perairan di NTT.

Melalui berbagai upaya kerja sama yang dikembangkan antar semua stakeholder di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dan memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. (ayu)

Komentar ANDA?