OJK Harus Mampu Mendorong Lembaga Perbankan

0
159
Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ketika menyampaikan sambutannya

KUPANG,NTTsatu.com– Gubernur NTT, Frans  Lebu Raya  menegaskan, OJK harus mampu  mendorong lembaga perbankan dan pelaku jasa keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Berbanggalah kalau masyarakat mendapatkan keuntungan besar dan taraf kesejahteraannya semakin meningkat. Kita paham bahwa lembaga-lembaga keuangan bertujuan untuk mencari profit, tetapi keuntungan tersebut akan lebih bermakna apabila dirasakan juga oleh masyarakat kecil,” kata Lebu Raya saat menyampaikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku-Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Aston, Kamis pagi tadi (23/2).

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT tersebut, Gubernur Lebu Raya  menegaskan, OJK harus mampu  mendorong lembaga perbankan dan pelaku jasa keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dalam kacamata lembaga keuangan, mereka mungkin dikategorikan sebagai debitur beresiko tinggi, berpotensi menciptakan kredit macet. Namun, kita harus berani untuk mengambil resiko demi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran dan peran Lembaga Penjamin mesti diperkuat untuk mengatasi kekuatiran tersebut,” ungkap Lebu Raya.

Mengacu pada tema pertemuan, “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Gubernur dua periode tersebut menghimbau agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat serta mendukung enam tekad Pemerintah Provinsi NTT.

“KUR hendaknya diprioritaskan pada pengembangan usaha di hulu seperti pertanian dan peternakan, bukannya di hilir seperti  perdagangan dan industri. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang perdagangan bawang, kalau kita tidak memperhatikan para petani bawang. KUR juga bisa dipergunakan oleh calon TKI, agar mereka dapat menempuh prosedur yang legal serta tidak terjebak pada rayuan para calo,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTT, Winter Marbun dalam mengungkapkan, tujuh langkah inisiatif strategis OJK Tahun 2017 yakni pengoptimalan program kerja, penyempurnaan skema KUR, optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pengembangan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, menggenjot pertumbuhan kredit, transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta penghimpunan dana di pasar modal.

“Untuk NTT, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,90% dan kredit UMKM sebesar 12,40%. Lima kabupaten/kota dengan sebaran kredit terbesar yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sikka dan Ende. Sementara lima kabupaten/kota dengan tingkat kredit macet tinggi adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, TTU dan Rote Ndao. Jumlah KUR bagi usaha Mikro di NTT adalah sebesar Rp.442,63 miliar untuk usaha perdagangan, pertanian dan transportasi,” ungkap Marbun.
Terkait dengan investasi bodong, Marbun menghimbau masyarakat agar senantiasa berkonsultasi dengan OJK, sebelum menginvestasikan modalnya di lembaga keuangan yang baru.

“Seturut penelusuran dan penyelidikan Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah, ada tujuh perusahaan investasi illegal di NTT yakni Dream for Freedom, PT Wein Group, Talk Fussion, PT Indoglobal Samrey International, Manusia Membantu Manusia, PT. Inti Benua Indonesia serta PT Mi One Global Indonesia,” tutur Marbun. (humas setda ntt)

Komentar ANDA?