Paket Pranda-Padju Gugat KPU Mabar

0
193

KUPANG, NTTsatu.com – Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menolak pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Wilfridus Fidelis Pranda dan Haji Benyamin Paju, S.E (Paket Pranda-Paju) membuat paket ini melakukan upaya hukum. Paket ini memilih menempuh jalur hukum atas KPU Mabar secara perdata.

Fidelis Pranda yang dihubungi, Senin, 10 Agustus 2015 menjelaskan, paket Pranda-Paju sudah mengikuti semua prosedur seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, termasuk yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Karena itu dia menilai KPU tidak netral dalam menjalankan tugasnya, pasalnya KPU menolak Paket Pranda-Paju tanpa alasan yang masuk akal.

“Sesungguhnya demokrasi itu ada di rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam urusan ini kami akan bertemu langsung KPU Pusat bersama DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dari semua partai pengusung sehingga rakyat tidak dibodohi,” tegas Fidelis.

Menurut Fidelis, ketidaknetralan KPU Mabar terlihat sejak tanggal 28 Juli 2015 saat pendaftaran. Dia sudah membaca sikap KPU yang tidak netral dimana seharusnya hanya menerima sejumlah berkas pendaftaran dari para pasangan calon, lalu memverifikasi berkas dan meminta partai pengusung melengkapi sesuai data pada dokumen. Bukan langsung menolaknya.

“Kalau KPU Mabar mau jujur, ada juga paket yang tidak memenuhi syarat 20 persen pada saat pendaftaran, tetapi diterima begitu saja. Sedangkan Paket Pranda-Paju langsung ditolak,” tegasnya.

Fidelis kemudian mempertanyakan sikap KPU Mabar sebagai penyelenggara yang langsung memvonis Paket Pranda-Paju tanpa memperhatikan runutan aturan lain. “Sikap penolakan dari KPU ini yang kami pertanyakan,” tandanya.

Menurut dia, dalam PKPU sudah dijelaskan bahwa kewenangan KPU hanya menerima pendaftaran para bakal calon, kemudian melakukan tahapan-tahapan lain sesuai perintah undang-undang, bukan menurut penafsiran sepihak oleh KPU.

Ia menyebut ketidaknetralan KPU Mabar, antara lain seusai menerima Paket Pranda-Paju pada Selasa 28 Juli 2015 malam pukul 00.00 Wita, keesokan harinya KPU Mabar mengeluarkan surat kepada Paket Pranda-Paju untuk mengikuti medical chek up di RSUD Ruteng. Tetapi pada sore harinya KPU mengeluarkan lagi surat yang isinya menunda pemeriksaan tanpa batas waktu.

Kemudian kata Fidelis, pada tangggal 4 Agustus 2015 KPU mengembalikan berkas ke sekretariat pemenangan, tanpa ada bukti kelengkapan verifikasi dan memaksa tim pemenangan untuk menandatangani surat tanpa pembuktian.

Lanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 2015, paket ini bersama tim partai pengusung membawa berkas SK PKB dengan salinan putusan asli ke pihak KPU, namun tetap ditolak tanpa alasan.

“Inilah beberapa fakta yang membuat kami mengambil keputusan untuk menggugat secara Perdata KPU Kabupaten Manggarai Barat,” tegas Fidelis. (bp)

=====

Foto: Fidelis Pranda

Komentar ANDA?