Paksa Diri (Mencermati Paslon Tunggal di Pilkada)

0
658

Oleh: Robert Bala

Dua puluh lima (25) daerah Kabupaten Kota, pada pilkada 2020 ini hanya memiliki satu paslon, demikian data KPU 13/9. Di Sumatera (Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Pasaman, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu Utara), Jawa (Boyolali, Grobogan, Kebumen. Kota Semarang, Sragen. Wonosobo, Kediri, Ngawi), Bali dan Nusa Tenggara (Badung, Sumbawa Barat), Kalimantan (Kutai Kartanegara), Sulawesi (Gowa), Soppeng, Mamuju), Papua (Arfak, Raja Ampat).

Muncul pertanyaan yang menjadi latar belakang tulisan ini: mengapa begitu banyak daerah warganya seakan memilih ‘menyerah’ sebelum bertarung? Apakah itu menunjukkan apatisme politik atau sebuah perhitungan logis-realistis? Mengapa antusiasme menjadi bupati itu justru begitu kuat di NTT?

Pragmatisme Politik

Tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Masing-masing daerah punya masalah tersendiri dan masing-masing orang punya motivasi berbeda. Tetapi bukan tak mungkin kalau hal ini dikaitkan dengan sebuah pemikiran pragmatis. Jelasnya, bila politik dianalogkan dengan posibilitas ‘berinvestasi’ maka semua yang dikeluarkan dalam proses pilkada perlu dianalisis potensi pengembalian modalnya.

Hal seperti ini wajar adanya. Politik bukan sekedar idealisme. Atau meminjam Richard Nixon: perlu adanya keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme: “Idealism without pragmatism is impotent. Pragmatism without idealism is meaningless. The key of effective leadership is pragmatic-idealism’.

Perpaduan seperti ini beralasan. Sebuah idealisme perlu didukung oleh pragmatisme. Ide membangun sebuah daerah perlu diikuti dengan proses yang tidak sedikitnya melelahkan dan memakan biaya. Karena itu ketika program indah tetapi kurang realistis dan menyentuh maka selain kegagalan demi kegagalan akan terus menghantui.

Dalam perspektif ini maka bisa dipahami, mengapa di cukup banyak kabupaten kota orang hanya memberi ruang kepada satu paslon. Hal itu bisa saja dianggap sebagai sebuah kegagalan. Para politisi dianggap sangat pragmatis dan tidak berani bertarung ide. Tetapi hal itu tidak salah juga karena logika politik memang perlu didukung logistik.

Yang jadi pertanyaan, mengapa fenomena seperti ini tampaknya masih jauh terjadi di NTT? Pada pilkada 2020 ini misalnya terdapat 27 paslon di 9 kabupaten. Artinya, rata-rata tiap daerah terdapat 3 paslon (meski ada daerah yang punya 5 paslon dan yang lainnya 2).

Sekilas hal itu bisa menggambarkan geliat politik positif. Tetapi bila dianalisis secara mendalam, akan terlihat adanya kejomplangan antara idealisme dan pragmatisme. Tidak sedikit politisi yang rajin menjual program, menghipnotis dengan menghadirkan investor besar tetapi karena tidak didukung narasi aksi kecil maka semuanya tinggal mengawang.

Paslon lain, karena kurang evaluasi diri memaksakan diri dan hanya maju untuk menambah jumlah paslon. Hanya karena menjadi ketua atau pengurus partai, ia memaksakan diri. Di satu pihak bisa saja keterwakilan wilayah disangsikan, tetapi juga kualitas diri bersifat standar bahkan mungkin saja di bawahnya. Hal ini hanya menambah jumlah paslon yang ikut meramaikan pilkada dengan peluang kemenangan yang sangat kecil.

Pembelajaran

Bagimana kita bisa belajar dari fenomena paslon tunggal dalam konteks pilkada?

Pertama, perlu keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Kita memang mengharapkan adanya kontestasi yang alternatif pilihan tetapi di pihak lain orang pun perlu realistis. Keseimbangan ini masih jauh dalam analisis politik di banyak (untuk tidak mengatakan semua) daerah di NTT.

Begitu banyaknya paslon yang hadir dalam pilkada menandakan bahwa setiap orang / partai lebih melihat pada idealisme sektoral dan napsu pribadi ketimbang mengukurnya dari sisi realitas politik yang lebih luas. Sebuah analisis yang mendalam misalnya akan memungkinkan orang untuk menyatukan kekuatan ketimbang bercerai demi menggapai (siapa tahu) kekuasaan.

Kedua, begitu banyaknya paslon bisa saja menunjukkan geliat untuk membangun daerah masing-masing. Yang jadi pertanyaan: apakah membangun hanya identik dengan kekuasaan politik? Memang dengan kekuasaan politik seseorang lebih bisa mengatur masyarakat banyak. Kata-kata Ahok untuk hal ini misalnya masih cukup kuat di banyak orang.

Tetapi keterlibatan itu tidak bisa hanya dibatasi dalam politik. Ada banyak jalan menuju Roma. Jalur pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan, sekadar menyebut tiga contoh bisa menjadi alternatif membangun masyarakat. Dalam arti ini maka kemampuan mengorganisir kekuaan secara sistematis dan terencana (bukan sporadis dan momentan) perlu dirancang dari awal.

Kesadaran ini hanya akan memberi ruang kepada yang memiliki keberanian bertarung yang didasarkan pada konsep yang mengena dan membumi dan didukung oleh kekuatan logistik. Bagi yang lain tentu harus memilih jalan lain yang semuanya mengarah kepada menyejahterahkan masyarakat.

Sayangnya pikiran ini masih sangat jauh. Banyak orang yang melanglang buana di mana-mana dan baru akan kembali mengail rezeki saat pilkada dan pileg. Kalau seperti ini maka kegagalan sudah menjadi peluang yang lebih besar apalagi di tengah paslon yang begitu banyak.

Ketiga, realisme politik akan tercerahkan oleh kolaborasi dan komunikasi. Inilah 2 dari 4 kecakapan utama untuk pemimpin abad 21 (selain berpikiran kritis dan kreatif). Kolaborasi tidak bisa dibangun sekadar dalam candaan atau status di media sosial (yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya) tetapi dijaring secara sistematis dan struktural dalam aura positif.

Di sisi lain komunikasi menjadi kata kunci mengomunikasikan program. Banyak calon potensial yang programnya gagal disosialisasikan karena team yang direkrut lebih kepada orang-orang yang ‘sepaham’.Malah kerap mereka yang merupakan orang-orang yang hanya bisa menyerang di media sosial tanpa mampu mengungkapkan pikirannya lebih luas.

Semuanya ini hanyalah hal kecil yang mesti sudah terpikirkan begitu matang saat seseorang memutuskan berkontestasi. Sebuah pemikiran yang dirancang secara kontinya dan sistematis termasuk kemampuan menentukan keputusan akhir. Bila kemungkinan itu lebih berpihak pada kegagalan maka tidak usah paksa diri lalu memberi ruang pada yang lain, termasuk terpaksa menyatu dengan paslon tunggal.

========

Penulis adalah  Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik, Fakultas Ilmu Politik Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

Komentar ANDA?