Panwaslu Kota Kupang Diberhentikan Sementara

0
131
Foto: Surat Bawaslu RI

KUPANG NTTsatu.com – “Kericuhan” yang terjadi dalam pilkada Kota Kupang saat ini terus memanas. Bawaslu RI akhirnya membekukan ketua dan anggota Panwaslu Kota Kupang sementara dan memerintahkan Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan fungsi Panwasu Kota Kupang.

Pemberhentian sementara Panwaslu Kota Kupang itu tertuang dalam Surat Bawaslu RI Nomor: 1151/F-Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 tanggal 11 November 2016 ditujukan kepada Bawaslu NTT dengan perihal: Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Kupang

Dalam surat tertanggal 11 November 2016, yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, MSI ditegaskan bahwa Panwaslu Kota Kupang telah keliru menerapkan peraturan perundang-undangan dalam penanganan permohonan sengketa nomor registrasi 01/SP/Panwas-KK/2016 yang diadukan oleh Paslon Jefri Riwu Kore dan Herman Man.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelesaian sengketa. Permohonan  tersebut tidak mempunyai legal standing (tidak berhak) untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan, karena itu putusan Panwaslu Kota Kupang harus dikoreksi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bawaslu RI telah menjelaskan ini melalui surat 0649/K-Bawaslu/Pm0600/X/2016 tentang pedoman penanganan pelanggaran terkait perbuatan pergantian pejabat sebagaimana diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016. Namun Panwaslu Kota Kupang tidak menjalankannya sehingga putusannya menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan pada salah satu pasangan peserta calon pemilihan.

Berdasarkan hal itu maka, Bawaslu RI dalam pleno yang digelar tanggal 10 November 2016 dengan ini memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi NTT untuk:

  1. Memberhentikan sementara Ketua dan anggota Panwaslu Kota Kupang
  2. Mengambil alih pelanksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Kupang dan melakukan koreksi terhadap putusan sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang sehingga sesuai dnegan peraturan perundang-undangan
  3. Segera melaksanakan tugas ini dan melaporkan kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama. (bp)

 

Komentar ANDA?