PDIP Cium Aroma Gratifikasi Proyek Kantor Bupati Sikka

0
362
Foto: Ketua Fraksi PDI Perjuangan Darius Evensius

NTTsatu.com – MAUMER – Beberapa fraksi di DPRD Sikka menyoroti Proyek Pembangunan Kantor Bupati Sikka yang terbengkelai dan ditinggalkan kontraktor pelaksana. Fraksi PDI Perjuangan mencium aroma gratifikasi pada proyek senilai Rp 29.040.000.000 ini.

Sikap tegas Fraksi PDI Perjuangan itu termuat dalam pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2017, Jumat (9/3). Rapat paripurna DPRD Sikka ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Donatus David, dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Sikka Paolus Nong Susar dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Sikka.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Darius Evensius mengatakan persoalan pelaksanaan Kantor Bupati Sikka telah memantik polemik dan diskusi serius masyarakat, baik di media sosial maupun diskusi warung kopi. Diskusi itu menyoal pekerjaan proyek yang tidak diselesaikan sesuai waktu, dan berpotensi akan mangkrak seperti bangunan Gedung Dispenduk Capil yang tidak tuntas pekerjaan.

“Fraksi PDI Perjuangan mencium adanya aroma tidak sedap, aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan adanya aroma gratifikasi terkait pembangunan Kantor Bupati Sikka. Fraksi kami menyarankan KPK dan Kejaksaan Negeri Maumere untuk segera proses hukum,” ungkap wakil rakyat dua periode itu.

Darius Evensius mengatakan sejak awal Fraksi PDI Perjuangan sudah mengingatkan agar pembangunan Kantor Bupati Sikka harus dikaji secara matang dan dilakukan secara baik. Malah Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas dan konsisten menolak pembangunan Kantor Bupati.

Sejauh yang diikuti media ini, sejak bergulirnya wacana pembangunan Kantor Bupati Sikka, terjadi tarik-menarik kepentingan yang begitu hebat. Fraksi-fraksi di DPRD Sikka terbelah menjadi dua kubu, di mana ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKP Indonesia, dan Fraksi Partai Golkar antara lain yang tidak sependapat pembangunan Kantor Bupati Sikka.

Uniknya ketika Badan Anggaran DPRD Sikka mengetuk palu angka Rp 30 miliar, ternyata berbeda dengan diskusi yang terjadi di tingkat Rapat Konsultasi yang melibatkan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Bupati Sikka. Pada Rapat Konsultasi malah disebut Proyek Pembangunan Kantor Bupati Sikka dengan nilai Rp 43 miliar.  (vic)

Komentar ANDA?