21 tahun sejak otonomi Lembata, pelabuhan itu akhirnya resmi diserahkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Lembata Dr. Thomas Ola Langoday dalam surat Kesanggupan Penyerahan Pelabuhan Laut Lewoleba No: BU.550/1887/Dishub/VIII/2021. Surat tersebut menyatakan seluruh aset tanah dan pengelolaan pelabuhan laut Lewoleba diserahkan ke Kemenhub RI.
“Hari ini Pelabuhan Laut Lewoleba pengelolaannya kita serahkan kepada Kemenhub RI. Jika tetap dikelola Pemda Lembata, sampai anak cucu pun mereka tidak akan merasakan kenikmatan tetapi kesengsaraan,” kata Thomas Langoday.
Thomas mengatakan, harus diakui bahwa Pelabuhan Laut Lewoleba saat ini, dalam kondisi rusak berat pada bagian tertentu. Seperti kerusakan pada tiang beton, lantai yang berlubang, sehingga menyulitkan aktivitas bongkar muat orang dan barang. Pelataran untuk penempatan kontainer juga terbatas. Dan untuk membangunnya, membutuhkan dana yang besar hingga ratusan miliar rupiah. Jika pelabuhan ini tetap dikelola Pemda Lembata, maka sampai ke anak cucu, pasti akan menikmati kesengsaraan bukan kenikmatan.
“Kondisi Pelabuhan Lewoleba memang rusak berat dan untuk bangun, butuh biaya miliaran rupiah. Pembangunan kembali dermaga Lewoleba ini, hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kita berterima kasih bahwa Pemerintah Pusat dengan senang hati menerima tawaran pembangunan ini,” ungkap Thomas Langoday.
Dikatakannya, Pemda Lembata tidak semestinya harus bertahan dengan kondisi pelabuhan yang rusak berat dan sangat mengganggu aktivitas bongkar muat orang dan penumpang. Sehingga Pemda berinisiatif menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Kemenhub, agar bisa segera dibangun pelabuhan yang layak dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Lembata.
“Kalau Pemerintah Pusat mau membahagiakan masyarakat kita dengan membangun dermaga dengan nilai miliaran rupiah, kenapa kita mesti bertahan dengan kesengsaraan ini? Secara logika tidak masuk akal. Pemda Lembata mengambil inisiatif ini. Kita akan mengatur agar hasilnya membahagian semua pihak,” kata Thomas Langoday. (*/,yos)
