Pemanggilan Penasehat Hukum MDT Bukti Kepanikan KPK

0
215
Foto: Petrus Bala Pattyona

KUPANG. NTTsatu.com – Petrus Bala Pattyona menilai, pemanggilan tiga orang Penasehat Hukum (PH) tersangka Marthen Dira Tome (MDT) untuk dimintai keterangan dengan dugaan menghalang-halangi penyidikan jelas menunjukkan kepanikan KPK akan terbongkarnya kasus lain yg berkaitan dengan oknum KPK dalam  penyidikan.

Petrus yang menghubungi redaksi NTTsatu.com dari Jakarta  ke Kupang, Kamis, 24 November 2016 menjelaskan, dari  segi UU Advokat yakni UU Nomor 16 Tahun 2003, advokat sebagai penegak hukum tidak dapat dimintai keterangan sepanjang menjalankan tugas pembelaan sesuai undang-ubdang dan tidak dapat dituntut di dalam dan diluar pengadilan. Hal ini diatur dlm pasal 16 undang2 Advokat, soal kekebalan advokat dan sejalan putusan MK,  seorang advokat tidak dapat dituntut karena menjalankan tugas pembelaan.

Pemanggilan advokat oleh KPK jelas melanggar undang2, krn Advokat sebagai penegak hukum tidak dpt dituntut secara pidana atau perdata.  Inilah yg disebut imunitas atau kekebalan advokat dalam menjalabkan profesinya.

Selain itu lanjut salah satu npengacra senior di Jakarta ini, advokat tidak dapat dimintai keterangan atas infirmasi yang disampaikan oleh kliennya karena dilarang oleh etika profesi sebagai rahasia jabatan.

Tiga PH MDT yang dipanggil KPK untuk diperiksa itu masing-masing John Rihi, Ali Antonius dan Samuel Haning

Seperti diberitakan Timor Expres, Kamis, 24 November 2016, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa tiga orang kuasa hukum tersangka Marthen Dira Tome (MDT) karena diduga menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana PLS NTT TA. 2007 senilai Rp 77 miliar lebih.

Ketua tim penyidik KPK, Hendrik Christian yang diwawacarai via ponsel, kemarin (23/11), mengatakan pihaknya menilai kuasa hukum MDT terlibat menghalangi proses penyidikan.

“Kita masih dalami peran kuasa hukum tersangka. Kalau hasil penyidikan memang berpotensi adanya tersangka baru. Tapi nanti kita evaluasi dulu,” kata Hendrik.

Sementara itu, Yohanis Daniel Rihi yang dihubungi membenarkan dirinya sudah menerima surat panggilan dan siap diperiksa pada Selasa (29/11).
“Sebagai warga negara yang taat hukum, kalau dipanggil saya akan datang dan siap memberikan keterangan. Demi tegaknya hukum dan suatu kebenaran saya akan sampaikan apa adanya. Dan untuk membela pak Dira Tome, saya siap apapun yang terjadi, karena saya kawal perkara itu dari awal dan saya tahu beliau tidak bersalah,” kata John Rihi.

Dia menilai tim penyidik KPK berupaya mengalihkan kasus kliennya dan tidak lagi fokus pada tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap MDT. KPK dianggap mengalihkan kasus PLS seolah-olah ada pihak yang menghalangi penyidikannya.

“Saya harap KPK fokuskan perhatian pada penyidikan kasus ini. Jangan sengaja mengalihkan perhatian seolah-olah ada yang menghalangi. Kalau tidak mampu, katakan sejujurnya bahwa tidak mampu menggungkapkan kebenaran kasus ini. Jangan habiskan uang negara,” tandasnya. (bp/*)

Komentar ANDA?