Pemangku Kepentingan Pertanian Harus Jujur Melakukan Evaluasi

0
209
Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya foto bersama peserta Rakornis Bidang Pertanian

KUPANG. NTTsatu.com – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menegaskan, segenap pemangku kepentingan pembangunan pertanian untuk melakukan evaluasi secara jujur. Kalau masih ada kendala dan kekurangan agar didiskusikan bersama untuk dicarikan jalan keluarnya.

“Para Kepala Dinas Pertanian baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mesti memiliki tekad untuk membuat petani tersenyum. Tersenyum atas hasil Pajalebabesate (Padi, jagung, kedelai, bawang, cabe, sapi dan tebu) yang terus meningkat karena program-program yang kita rencanakan tepat sasaran. Saya  minta kepada segenap pemangku kepentingan pembangunan pertanian untuk melakukan evaluasi secara jujur. Kalau masih ada kendala dan kekurangan agar didiskusikan bersama untuk dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakornis) Pembangunan Pertanian se-Provinsi NTT di Hotel Sylvia, Kupang, Kamis (2/2/2017), Gubernur Lebu Raya menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengupayakan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Dalam forum seperti ini, kita mesti menyatukan perspektif, bahasa dan perencanaan dalam mengembangkan pembangunan pertanian. Semua anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota hendaknya disinergikan demi meningkatkan kualitas hidup para petani. Begitu halnya dengan para pendamping di desa seperti penyuluh pertanian, mantri tani, pendamping keluarga harapan, pendamping Anggur Merah dan pendamping desa harus bergotong royong dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani,” ungkap Gubernur.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT dalam Tahun 2017 tetap menganggarkan pemberian bantuan traktor, untuk pengembangan pertanian.

Menurutnya, tekad untuk menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung merupakan salah satu strategi agar pangan lokal semakin bermartabat. Karena itu sangatlah penting mengkonsumsi pangan lokal selain beras.

“Sekarang ini, masyarakat di kampung-kampung sudah tidak lagi malu menghidangkan jagung bose, ubi dan pisang saat acara-acara resmi. Produksi jagung kita juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan intervensi pembangunan tujuh waduk besar dari Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2019, hasil pertanian diharapkan semakin melimpah,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Ani Andayani dalam sambutannya mewakili Menteri Pertanian menjelaskan secara ringkas Road Map Pertanian Nasional sampai Tahun 2045.

Menurutnya, komoditas “Pajalebaebesate” dijadikan unggulan dalam mewujudkan Swasembada Pangan.

“Tahun 2016, kita sudah tidak mengimpor beras. Tahun 2019, diharapkan kita sudah bisa swasembada kedelai. Pada Tahun 2045, Indonesia sudah bisa menjadi lumbung pangan dunia bersama Brasil dan India,” kata Ani.

Terkait dengan konteks pengembangan pertanian di NTT, wanita yang sejak 2016 dipercaya oleh Menteri Pertanian sebagai Penanggung Jawab Upaya Khusus (Upsus) Pajalebabesate untuk Provinsi NTT menjelaskan, NTT dikategorikan sebagai Provinsi dengan kategori Baik untuk Upsus tersebut.

“Untuk periode Maret 2016 sampai dengan Januari 2017, Upsus di NTT telah mencapai realisasi 90,3%. Dibandingkan dengan Propinsi lain,  realisasinya masih di bawah angka ini. NTT juga mendapat juara I (satu) untuk Produksi Jagung secara nasional. Produksi kedelai menempati peringkat ketiga serta padi di peringkat keenambelas. Salah satu kendala kita ada pada sisi akuntabilitas. Dari total APBN sebesar Rp. 700 miliar  pada Tahun 2016, yang diserap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT hanya mencapai Rp. 400 miliar. Akibatnya, Anggaran Tahun 2017 turun menjadi Rp. 400 miliar,” jelas Ani.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama Perluasan Sawah Tahun 2017 dengan Korem 161 Wirasakti Kupang di sebelas Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo dan Flores Timur. (humas setda ntt)

Komentar ANDA?