KUPANG. NTTsatu.com – Pemerintah NTT melalui instansi teknis didorong untuk memperbesar porsi anggaran perikanan air tawar dan program garam rakyat dengan sistem geomembran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pernyataan ini disampaikan anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patrianus Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Senin (7/12).
Menurut Patris, prospek pengembangan perikanan air tawar cukup menjanjikan, sehingga masyarakat pesisir tidak hanya menggantungkan hidup pada tangkapan ikan di perairan atau laut lepas. Selain prospek dari aspek ekonomi cukup menjanjikan, resiko pun sangat kecil. Apalagi untuk usaha di bidang ini, tidak membutuhkan lahan yang sangat luas.
Sementara itu, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini, untuk program garam rakyat dengan sistem geomembran pun harus didorong. Selain NTT memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni mencapai 5. 000 lebih kilometer, kualitas garam juga sangat baik.
“Jika pemerintah memberi perhatian yang cukup di bidang perikanan air tawar dan garam rakyat dengan sistem geomembran, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud dan pendapatan ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan,” kata Patris.
Pada kesempatan itu anggota Komisi II DPRD NTT ini meminta agar pemerintah segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) zona pesisir dan nelayan untuk dibahas sebagai payung hukum dalam kebijakan anggaran.
Selain itu, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus merespon usulan proposal bantuan alat tangkap dan kapal ikan bertonase sekitar 3- 5 gross tonase (GT) untuk kelompok masyarakat yang sudah mengajukannya. Untuk hal ini termasuk sarana pendukung seperti cool box yang juga harus ditambahkan lagi pengalokasian anggarannya.
Patris menyatakan, kebutuhan akan tenaga penyuluh perikanan perlu mendapat perhatian guna memberi pendampingan kepada warga pesisir yang menjalankan usaha di bidang perikanan. Sehingga ketika masyarakat menghadapi persoalan terkait usaha yang dijalankan, bisa langsung ditangani bersama penyuluh yang ditempatkan. Karena itu, pemerintah diharapkan untuk menambahkan penyuluh perikanan, minimal satu desa pesisir satu penyuluh.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka menyampaikan, pemerintah terus memberi bantuan kepada masyarakat pesisir terutama para nelayan. Bantuan yang diberikan itu berupa perahu motor dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas tangkapan. Tentunya, bantuan yang diberikan itu dalam bentuk kelompok. (bp)
=====
Foto: Tambak Garam di Pulau Kabupaten Sabu Raijua