Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Kapal Pesiar

0
258

NTTsatu.com — KUPANG — Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) baik provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kehadiran semua kapal pesiar yang datang di perairan NTT untuk mencegah munculnya kasus covid-19 yang berasal dari klaster kapal pesiar.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Eman Kolfidus mengatakan, kehadiran kapal pesiar Sangke Pulungga di Labuan Bajo, Manggarai Barat mengakibatkan munculnya klaster baru kasus covid-19. Dimana ada enam penumpang dari kapal tersebut terindikasi positif covid-19. Disinyalir, para penumpang turun ke darat secara sembunyi- sembunyi sehingga luput dari pemantauan.

“Belajar dari kasus itu, kita minta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap kehadiran semua kapal pesiar di wilayah perairan NTT, jangan melemah,” kata Eman di Kupang, Selasa (11/8).

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD NTT ini mengimbau kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata seperti travel agent, hotel dan restoran untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Sehingga tidak melahirkan klaster covid-19 baru sebagaimana yang terjadi dengan para penumpang yang berasal dari kapal Sangke Pulungga.

Menurut Eman, tetap diperlukan satuan tugas tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengontrol pencegahan covid-19 di provinsi bercirikan kepulauan ini. Perubahan regulasi dari peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) menjadi UU semestinya menjadi dasar bagi daerah ini dalam menangani covid-19. Sehingga sangat diperlukan adanya regulasi berupa peraturan daerah (Perda).

“Untuk kepentingan perda, kita akan bicarakan mekanismenya, bisa melalui usulan pemerintah atau usul prakarsa dewan melalui komisi terkait dan atau melalui Badan Pembentukan Perda DPRD,” terang Eman.

Tentang langkah antisipasi yang perlu diambil mengingat pembentukan perda memakan waktu yang cukup lama, ia menyampaikan, bisa disiasati melalui peraturan gubernur dan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Dengan demikian dapat melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap kehadiran semua orang yang datang di NTT, baik melalui udara maupun laut, termasuk kehadiran kapal pesiar. Karena pengawasan yang melibatkan TNI dan Polri berkonsekuensi pada alokasi anggaran.

“Gugus tugas yang dibentuk melalui peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota maupun perda, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua pintu masuk untuk mencegah hadirnya kasus covid-19 di NTT,” tandas Eman.

Ia menambahkan, memang kasus positif covid-19 di NTT terus menurun bahkan ada sejumlah daerah yang sudah zona hijau. Walau demikian, pemerintah tidak boleh puas dengan data sehingga memperlemah pengawasan. Karena daerah lain, kasus covid-19 masih tinggi.

Kedatangan seseorang dari zona merah bisa menyebabkan munculnya kasus positif covid-19 baru bahkan melahirkan klaster sendiri seperti yang ada di Manggarai Barat. (bp)

Komentar ANDA?