NTTsatu.com — KUPANG — Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pinjaman ini ditujukan untuk membangun 16 ruas jalan Provinsi NTT .
“Selamat atas perjanjian penandatangan ini. Pa Gub (Gubernur) adalah orang (baca : kepala daerah) keempat yang melakukan penadantanganan perjanjian seperti ini. Ini terobosan yang sangat baik. Kami terus dorong dan fasilitasi daerah-daerah untuk lakukan inovasi-inovasi sehingga bisa jalankan program-program prioritasnya terutama di saat pandemi covid 19 seperti ini,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti lewat video conference pada acara Penandatangan Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SMI di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (5/8).
Penandatanganan ini dilakukan masing-masing oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di Kupang dan Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta.
Menurut Astera, pandemi covid punya dampak yang luar biasa terhadap keuangan nasional maupun daerah. Secara nasional, APBD dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten turun sekitar 16,7 persen. Hampir sama dengan penurunan yang terjadi di NTT sekitar 1,14 triliun rupiah. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi sesuai data BPS pada kuartal kedua mengalami depresi sebesar minus 5,32 persen.
“Karenanya perlu langkah-langkah inovatif agar program-program prioritas daerah tetap bisa dilaksanakan saat terjadi kekurangan keuangan akibat pandemi covid 19 ini. Penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dari sisi spending (pembelanjaan) baik itu dari pempus maupun pemda. Pinjaman seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah agar bisa kembali positif di akhir kuartal ketiga ,” jelas Primanto.
Lebih lanjut, Dirjen Primanto menjelaskan pinjaman daerah adalah program dari Pemerintah Pusat, Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendagri dengan melakukan relaksasi-relaksasi dari segi prosedur, tata cara dan pengembaliannya. Presiden harapkan agar proses seperti ini tidak dilakukan bussines as usual atau cara-cara biasa tetapi harus extra ordinary atau cara luar biasa.
“Mohon nanti kalau pinjaman ini dicairkan oleh PT SMI agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan pinjaman sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, secepatnya,” ujar Primanto.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Bangda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov NTT karena berinisiasi dan berupaya untuk bangun NTT dengan tidak tergantung dana transfer (pusat). Tapi melalui upaya inovasi dengan pinjaman daerah.
“Dengan kondisi keterbatasan sumber pendapatan dari PAD maupun dari dana transefer, langkah inovatif seperti ini sangat diperlukan pemerintah daerah. Pembiayaan dari pinjaman ini untuk dorong program-program prioritas daerah. Tentu kewajiban dari Pemerintah Provinsi NTT untuk menyediakan penganggaran yang memadai di APBD selama tiga tahun ke depan berupa pokok pinjaman, bunga serta pembiyaan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani,” pinta Ardian.
Lebih lanjut Ardian meminta agar Pemprov NTT dapat mengelola pinjaman secara efisien, efektif, akuntabel , transparan, penuh kehati-hatian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.
“Kami meminta agar pinjaman ini dimanfaatkan secara baik, dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan bebas dari konflik kepentingan dengan prinsip kehati-kehatian tanpa ada masalah. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT khususnya di masa pandemi covid 19 ini,” beber Adrian.
Dirut PT SMI, Edwin Syahruzad juga memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah sabar dan teguh melalui berbagai proses sehingga bisa dilakukan penandatangan pembiayaan.
“Kami dari PT SMI telah setuju dengan usulan permohonan dari Pemprov sebesar 189,7 miliar rupiah. Yang terdiri atas dua fasilitas pembiayaan yakni fasilitas pertama untuk pembangunan 7 ruas jalan sebesar 66 miliar rupiah dan fasilitas kedua juga untuk pembangunan 9 ruas jalan sebesar 123,7 miliar rupiah. Pembangunan ruas jalan ini tersebar di pulau-pulau di NTT dan menjadi prioritas program Pemprov,” jelas Edwin.
Gubernur NTT, VBL mengatakan penandatanganan pinjaman ini merupakan agenda penting untuk NTT. Ini pertama kali NTT belajar pinjam supaya tidak tergantung pada dana transfer.
“Kami mohon maaf kepada Dirut SMI karena agak terlambat dan sedikit mengalami kendala. Karena ini baru pertama. Tapi kami bersyukur dengan acara hari ini, kami sudah bisa belajar untuk pinjam. Ini langkah luar biasa untuk kami. Sehingga kalau lakukan pinjaman berikut bisa lebih lancar terutama administrasinya,” jelas VBL.
Lebih lanjut VBL menyampaikan terima kasih karena dengan pinjaman ini sangat membantu mengatasi kendala Infrastruktur NTT yang buruk.
“Kalau infrastruktur bisa berjalan baik, seluruh destinasi pariwisata kami yang sangat eksotik dan atraktif itu dapat berkembang dan ekonomi juga bertumbuh baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri yang telah lakukan pembinaan sehingga kami dapat pinjaman ini. Ini memberikan manfaat yang besar untuk kami,”lanjut VBL.
VBL juga menjamin, pinjaman tersebut akan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. “Pinjaman ini bukan untuk memperkaya pundi-pundi orang perorangan juga tidak untuk dikorupsi tapi semata-mata untuk memperbaiki infrastruktuur demi menggerakan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT,” pungkas VBL.
Untuk diketahui, PT SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan dengan mandat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan panjang ruas jalan Provinsi yang dikerjakan dengan biaya pinjaman dari PT SMI adalah sepanjang 189 kilometer.
Tampak hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah NTT, Bene Polo Maing,Staf Khusus Gubernur, Prof. Daniel Kameo, Ph.D, Markus Hage, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya. (hms ntt)
