Penetapan Tersangka dan Penahanan MDT Tidak Sesuai Aturan

0
185
Foto: Petrus Bala Pattyona

KUPANG, NTTsatu.com – Penetapan status tersangka disusl penahanan terhadap Bupati Sau Raijua, Marthen Dira Tome (MDT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tidak sesuai presedur hukum  yang berlaku di Indonesia,

Pengacara Jakarta yang juga dosen Hukum Acara Pidana pada seuah Universitas swasta di Jakarta, Petrus Bala Pattyona kepada NTTsatu.com di Kupang, Rabu, 16 November 2016 malam menegaskan penetapan tersangka dan penahanan terhadap MDT itu tidak sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini.

“MDT ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanggal 31 Oktober 2016 lalu, padahal saat itu belum ada pemeriksaan saksi-saksi yang dilakuan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi itu. Pemeriksaan n saksi-saksi  itu baru  dilakukan KPK di Kupang setelah KPK menyerahkan seluruh berkas penyidikan kasus ini kepada Kejati NTT sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan MDT memenangkan sidang praperadilan terhadap KPK,” kata Pattyona.

Dia menjelaskan, seusai kemenangan MDT dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, seluruh berkas perkara yang ada ditangan KPK saat itu harus dikembalikan kepada Kejati NTT. Itu berarti, kalau kasus ini dibuka kembali maka harus ada pemeriksaan saksi-saksi lagi bukan memakai berkas yang ada itu, karena berkas itu milik Kejati NTT yang harus dikembalikan.

“Walaupun saksi dan materi yang ada itu akan sama, tetapi mereka (KPK harus melakukan pemeriksaan ulang bukan menggunakan yang ada untuk menetapkan MDT sebagai tersangka. Dan inilah yang akan menjadi dasar kita mengajukan prapeardilan lagi untuk KPK,” tegas Pattyona.

Untuk diketahui,  Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, ditangkap pada Senin (15/11/2016) malam, di daerah Tamansari, Jakarta Barat oleh KPK.  Ternyata dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia mengaku kaget karena sejak ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya ini, belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. (bp)

Komentar ANDA?