Penjabat Bupati Harus Bangun Kemitraan dengan Dewan

0
147
Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ketika menandatangani berita acara pelantikan Penjabat Bupati Lembata

LEWOLEBA. NTTsatu.com – Suasana tidak kondusif antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata selama ini telah mempengaruhi seluruh proses pemerintahan di daerah ini.  Karena itu penjabat bupati harus membangun sinergitas dan kemitraan dengan dewan bukan bermusuhan dengan dewan sehingga tugas pelayanan kepada masyarakat dan daerah ini tidak berjalan sesuai harapan.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya usai melantik Sinun Petrus Manuk menjadi penjabatn Bupati Lembata di Aula Setda Lembata, Kamis, 25 Agustus 2016.

Gubernur  mengakui, dia menerima berbagai informasi baik melalui surat mapun komunikasi yang dilakukannya dengan berbagai pihak di Lembata, kondisi Lembata memang sudah sangat memprihatinkan karna tidak saling bertemunya pemerintah dan DPRD Lemata.

“Saya tahu hingga saat ini LKJ 2015 belum dibahas, juga LKPJ akhir masa jabatan dan  belum diserahkannya laporan keuangan pemerintah kepada BPK RI untuk diaudit. Ini pekerjaan berat yang harus dilakukan penjabat bupati. Untuk melakukan ini, pertama-tama saudara penjabat harus bertemu dengan dewan sebagai mitra bukan musuh untuk sama-sama menyelesaikan tugas berat ini,” tegas Leu Raya.

Hal lain yang ditegaskan Gubernur adalah menjaga

etika pemerintahan dengan baik dan membangun kemitraan dengan DPRD untuk menyelesaikan semua tugas yang ditinggalkan Bupati dan wakil bupati agar segera diaudit oleh BPK

“Ini pekerjaan berat yang harus dilakukan. Segera selesaikan semuanya dan bahas APBD Murni 2017. Tapi saya yakin pembahasan dan penetapan APBD murni tahun 2017 akan terlambat, tapi itu harus dilakukan. Saya sudah mnta ketua DPRD untuk bersama pemerintah kerja siang malam untuk tuntaskan semua ini,” tegas Lebu Raya.

Untuk diketahui, selama hampir dua tahun ini, mantan Bupati Lembata,  Eliazer Yentji Sunur tidak pernah hadir dalam Rapat Parpurna DPRD padahal rapat parpurna itu membicarakan kepentingan daerah dan masyarakat. Bupati dan DPRD terkesan saling “bermusuhan” hingga selesainya masa jabatan sebagai bupati Lemata. (bp)

Komentar ANDA?