Penutupan Galian C Wae Reno, Polres Manggarai Mesti Bertindak Adil

0
237
Foto: Frans Ramli, Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) Ruteng

NTTsatu.com – RUTENG – Kepolisian Resort (Polres) Manggarai diharapkan bertindak adil soal penutupan galian pasir (galoian C) di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (18/8/2017).

“Saya tidak tahu persis, apakah tambang di Bondo, Wae Lengkas, Nteer, Lelak, Lalong dan tambang galian c lainya  sudah punya izin atau tidak. Jika tidak punya ijin, yah, sekalian saja ditutup, supaya adil,” kata Frans Ramli.

Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) pada press releasenya kepada sejumlah awak media,Senin (28/8/2017) menjelaskan, seandainya yang dututup hanya di  tambang Galian C Wae Reno, masyarakat setempat menuntut keadilan dari Polres Manggarai agar tindakan yang sama hendaknya berlaku sama bagi penambang galian C di seluruh Manggarai.

“Jika tidak ditutup akan timbul pertanyaan di tengah masyarakat mengapa hanya galian C Wae Reno yang ditutup. Mengapa Bondo, Wae Lengkas, Nteer, Lelak, Lalong dan tambang lainya tidak ditutup,” tegasnya dalam nada tanya.

Frans yang juga advokat untuk masyarakat kecil NTT tersebut mengatakan diperkirakan banyak pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari penutupan Galian C Wae Reno di antaranya para pekerja, keluarga pekerja, sopir dump truck, pemilik dump truck / alat berat, kontraktor, pengusaha, masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri.

“Sopir truk yang biasanya mengantar pasir bangunan ke proyek-proyek, pengusaha batako dan orang yang memerlukan bahan baku pasir untuk bahan bangunan tidak bekerja. Bingung mereka bagaimana mencari biaya hidup untuk anak istri, belum lagi kalau ada pinjaman sana-sini,” tegas Frans yang juga penasehat Hukum Aliansi Jurnalis Media On Line ( AJO)  Manggarai ini.

Frans menjelaskan, para pengusaha batako hanya menunggu untuk menghabiskan stok yang ada. Para pemilik toko bangunan dalam waktu yang tidak terlalu lama besar kemungkinan akan sepi.

“Sederhana saja, untuk apa beli besi beton, semen, dan lain-lain kalau pasirnya tidak ada,” tandasnya.

Selain itu, orang yang mau bangun rumah juga tertunda, kecuali mau meroggoh kantong sakunya lebih dalam lagi untuk membeli pasir dari tempat yang lebih jauh.

“Kontraktor yang menginginkan proyeknya segera selesai akan terhambat. Banyak proyek di Kabupaten Manggarai yang menggunakan pasir Wae Reno,” urainya.

Penutupan penambangan galian mineral bukan logam (galian C) tersebut diduga karena para penambang tidak mengantongi surat ijin. UU yang dipakai yakni UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba jo UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga sangat berpengaruh pada proyek pembangunan infrastruktur di Manggarai.

“Para kontraktor tidak dapat dengan serta merta menggunakan atau mengambil pasir dari tempat lain sebab potensial menimbulkan kerugian pada kontraktor karena jaraknya jauh sehingga ongkos angkut lebih mahal. Selain itu potensial menimbulkan temuan terkait dengan dugaan tipikor karena menggunakan pasir yang tidak sesuai spesifikasi,” pungkas Frans.

Terbengkalainya pekerjaan yang dilakukan kontraktor berdampak pada penyerapan dana. “Kita tidak tahu sampai kapan galian C Wae Reno ini akan ditutup dan selama itu pula sebagian pembangunan di Manggarai akan terhenti,” katanya.

Penutupan galian C seharusnya mesti dipertimbangkan dampak sosial ekonominya yang begitu besar bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Dia menginginkan jika pada awal hal ini dirembuk bersama oleh para pimpinan di daerah ini yang tergabung dalam Forkompimda Kabupaten Manggarai.

“Di situ ada unsur Polres Manggarai, Pemkab Manggarai, Kejari Manggarai, Dandim Manggarai, Pengadilan Negeri Ruteng, DPRD Kabupaten Manggarai, para tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Rapat tersebut akan menformulasikan izin dan aturan penting agar aktivitas tambang ini tidak merugikan masyarakat atau berdampak negatif terhadap lingkungan,” harapnya. (mus)

Komentar ANDA?