Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik.*

0
199
Foto: Menteri Asman Abnur ketika mendengarkan penjelasan Kepala KPTSP Pintu NTT, Yohakim Kotan tentang pelayanan mereka selama ini

KUPANG> NTTsatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Asman Abnur meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.

“Pelayanan Publik adalah hak rakyat, aparatur wajib melayaninya. Sebagai aparatur, kita harus jadi pelayan, jangan sebaliknya. Tidak boleh lagi ada pelayanan publik yang susah, lamban dan berbelit-belit,” kata Asman Abnur saat membuka acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi, Selasa (30/8) di Aula Ben Mboi, Kupang.

Dia mengatakan, Presiden memintanya untuk membuat program yang nyata. Tidak usah banyak-banyak, asal bisa dikerjakan.

“Dua pesan Presiden RI adalah, perbaiki Kualitas Pelayanan Publik, karena itu adalah Hak Rakyat. Pesan kedua adalah, tolong dimulai dengan Elektronik Government (E-Gov). Dengan Penganggaran Elektronik (E- Budgeting) contohnya, bisa dilakukan efisensi yang luar biasa,: katanya.

Asman mengakui, Pemerintah Yogyakarta misalnya, bisa menyederhanakan 3.200 item kegiatan menjadi hanya 800  item kegiatan saja. Kegiatannya menjadi lebih fokus, terukur dan terjadi banyak penghematan.

Asman sangat meyakini bahwa Provinsi NTT bisa menjadi Model, bagi percepatan dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Timur Indonesia.

Menteri yang memulai kunjungan pertamanya ke luar Jawa di Provinsi NTT itu, bahkan menyentil model pelayanan aparatur pemerintah, yang sudah seharusnya mengedepankan keramahan dan kenyaman pelayan seperti di Bank dan Hotel.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnony mengakui, pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui pembenahan birokrasi. Upaya Reformasi Birokrasi NTT itu dilakukan tersistim, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat.

Pembenahan-pembenahan difokuskan kepada delapan area perubahan yaitu : Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilias, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Perundang-undangan dan Pelayanan Publik.

“Untuk pertama kalinya, NTT memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2015. Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2015 juga masuk dalam kategori “B” atau Baik, sebelumnya berada di Kategori “C”. Kami terus bekerja Transparan dan Akuntabel. Penataan Organisasi Perangkat Daerah, diharapkan dapat juga mewujudkan Postur Birokrasi  yang efektif dan efisien. Kegiatan hari ini, saya pandang sebagai momen strategis untuk berinovasi dan berkreasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik” tambah Litelnoni.

Kegiatan ini terselenggara berkat Kerjasama antara Kementerian PAN dan RB bersama Pemerintah Provinsi NTT, melibatkan lima pemerintah daerah yang dianggap berhasil. Kelima pemerintah daerah dimaksud yaitu: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lumajang  dan Tangerang. Dari NTT sendiri, juga dihadirkan dua bentuk inovasi pelayanan di Bidang Kesehatan yaitu Brigade Kupang Sehat, dari Pemerintah Kota Kupang dan Sistem Monitoring Angka Kematian Bayi dan Ibu (2H2 Center) dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (*/bp)

Komentar ANDA?