Perempuan dan Anak Harus Mendapat Prioritas

0
192
Foto: Johanna Lisapaly ketika memberikan sambutan pada kegiatan tersebut

KUPANG. NTTsatu.com – Masalah perempuan dan anak telah menjadi salah satu persoalan yang kompleks, membutuhkan penanganan kompherensif.  Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka mengentaskan persoalan tersebut di Provinsi NTT.

“Berbagai kebijakan dievaluasi,  termasuk peningkatan status kelembagaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjadi sebuah organisasi perangkat daerah berbentuk Badan. Pemerintah Provinsi juga telah membentuk satu pusat  Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS) untuk memfasilitasi persoalan perempuan dan anak. Keduanya harus mendapat prioritas, sehingga kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan ekonomi dan perdagangan orang dapat diahkiri,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Johanna. E. Lisapaly saat membuka acara Temu Daerah Partisipasi Publik, Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pagi tadi, di Kupang, Rabu 07 Desember 2016.

Kegiatan yang direncanakan berlangsung dua hari tersebut terselenggara berkat kerjasama Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Johanna, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Walikota, dalam sambutanya mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan anak. Selain itu, Johana juga menyebut  diperlukannya kerjasama berbagai pihak.

“Mari bergandeng tangan, menyelesaikan persoalan perempuan dan anak. Perempuan berkualitas, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas juga. Mereka akan menjaga kewibawaan bangsa ini. Karenanya, kegiatan ini harus terus digaungkan dan dijadikan sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi. Aspirasi-aspirasi itu, kemudian bisa didiskusikan bersama, menghasilkan ide dan gagasan yang bermanfaat, dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” ajak Lisapaly.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Bernadeta Meriani Usboko, memberikan apresiasi kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, yang terus menerus memberikan dukungan dan bantuan terhadap program-program pemerintah daerah. Salah satunya adalah lewat bantuan delapan mobil perlindungan perempuan dan anak (Molin) beberapa waktu lalu. Molin itu digunakan untuk membantu  Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Meriani Usboko juga mengharapkan partisipasi aktif semua peserta, agar kegiatan tersebut tidak sekedar ‘omong-omong’  dan selesai,  akan tetapi dapat berkelanjutan.

“Saya ingin agar tujuan dan harapan kita, untuk memberikan kesejahteraan terhadap perempuan dan anak tidak sebatas bicara. Harus ada keberlanjutan di Kabupaten/Kota masing-masing. Sehingga ada gerakan yang tepat untuk ke depan,” katanya.

Pada ahkir sambutannya,  Meriana  menegaskan agar kaum perempuan dapat mengambil bagian dalam dunia politik. Menurutnya, para wanita bisa berbicara lebih keras tentang perempuan dan kebutuhannya jika duduk di kursi DPRD, atau lembaga politik lainnya.

“Mari memberi ruang kepada perempuan agar berpartisipasi dalam politik. Kursi politik bisa menjadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ajaknya.

Sementara itu, Deputi Bidang partisipasi Masyarakat RI, Agustina Erni, mengatakan bahwa, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kementrian PPPA) telah mencanangkan tiga Program Unggulan, bernama *3 Ends* yaitu.

Tiga program unggulan itu Pertama: ahkiri kekerasan perempuan dan anak, Kedua: ahkiri perdagangan manusia dan Ketiga: akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa, untuk menghadapi kompleksitas persoalan yang dihadapi saat ini, Kementrian PPPA, perlu menggalang partisipasi semua pihak. Tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga bersama lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media massa.

“Kami dari Kementrian PPPA yakin bahwa partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia,” harapnya. (humas setda ntt)

Komentar ANDA?