NTTsatu.com – KUPANG – Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten/kota perlu membentuk pokja IDI (Indeķs Demokrasi Indonesia) sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan politik di daerah.
Demikian dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTT, Johanna E. Lissapaly, SH, M.Si dalam Ekspose Hasil Akhir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Badan Pusat Statistik NTT, Jumat (6/9).
Pada kesempatan yang sama tersebut, Johanna menjelaskan skor hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan Provinsi NTT di posisi ketiga dari 34 Provinsi se Indonesia, namun secara implisit skor tersebut dalam kategori baik.
Ia juga menjelaskan permasalahan dalam 3 aspek IDI yakni Kebebasan Sipil, Hak – hak Sipil serta Lembaga Demokratis.
“Permasalahan dalam 3 Aspek IDI di NTT secara umum diantaranya adalah masalah alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan masih belum memadai, adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, letak dan kondisi sosek – geografis Provinsi NTT, Perbedaan pemahamam dan perilaku nilai moral atau etika serta adat istiadat dan norma sosial dalam masyarakat, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi,” papar Johanna.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama oleh Aspek Kebebasan Sipil dan juga tidak ada penurunan dalam aspek hak-hak politik.
“Tantangan IDI 2018 diantaranya ancaman atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau kelompok, tingkat presentasi anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstran atau mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah,” jelas Maritje.
Akademisi UNDANA Drs. Yusuf Kuahaty, SU, pada kesempatan tersebut menjelaskan demokrasi perlu dilihat sebagai konsep yang akbar atau konsep yang besar sebagai bagian operasional Indeks Demokrasi Indonesia dalam 3 aspek.
“Kita sudah punya keputusan politik bersama untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar sistem politik kita yang baik,” jelas Yusuf. (bp)
