NTTsatu.com – RUTENG – Para petani di Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah menghentikan proyek pembangkit listrik geothermal yang berlokasi di dekat kampung mereka. Pasalnya, cepat atau lambat proyek itu akan menghancurkan lingkungan mereka.
Mereka juga telah meminta Gereja untuk membantu upaya advokasi. Wakil dari para petani di Wae Sano, telah menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Agustinus Ch Dula dalam pertemuan pada 18 Februari 2019 dan meminta agar aktivitas pengeboran yang kini sedang berlangsung segera dihentikan.
Tuntutan itu dilayangkan karena beberapa lokasi pengeboran hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga dan juga di sekitar area mata air.
“Proyek ini akan secara sistematis membunuh masa depan kami,” kata Yosep Erwin Rahmat (60) salah seorang tokoh masyarakat seperti dilansir ucanews.com.
Ia mengatakan, jika proyek itu tidak dihentikan maka kampung dan lahan mereka yang sudah dikelolah bertahun-tahun akan hilang.
Untuk diketahui, proyek pemerintah pusat ini dikerjakan oleh salah satu perusahan negara PT Sarana Multi Infrastruktur. Itu adalah bagian dari rancangan pemerintah memanfaatkan 16 potensi geotermal di Flores, untuk memenuhi kebutuhan listrik. Proyek ini didanai bersama oleh pemerintah dan Bank Dunia.
Pemerintah mengatakan sedang berjuang memanfaatkan potensi alam itu dan menjadi yang terdepan dalam mengoptimalkan energi panas bumi serta memangkas emisi gas rumah kaca.
Foto: Warga Wae Sano, Mabar NTT ketika berdiskusi pada 8 Februari 2019 di rumah adat mereka terkait sikap penolakan terhadap proyek geothermal. (Foto:ucanews.com/Arrio Jempau)
Namun, Herman Hemat, seorang warga mengatakan, mereka tidak diberi penjelasan tentang dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh proyek itu.
Ia juga menyatakan, dalam proses sosialisasi tidak semua warga dilibatkan dan terkesan hanya untuk memuluskan proyek itu.
Dalam pertemuan tanggal 18 Pebruari alu itu, bupati Dula mengatakan, dia akan meminta perusahan untuk sementara berhenti beroperasi dan mendengar masukan dari semua pihak yang terkena dampak protek itu.
Sejak proyek itu mulai dikerjakan, warga telah melakukan berbagai upaya untuk menyatakan penolakan, termasuk menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD dan kantor Bupati Manggarai Barat, serta meminta bantuan gereja.
Valens Dulmin, kordinator advokasi dari Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM mengatakan, mereka saat ini sedang melakukan investigasi, setelah mendapat permintaan dari masyarakat untuk mengadvokasi.
“Pada prinsipnya, kami akan berdiri bersama mereka,” katanya.
Melky Nahar, kepala kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, kasus ini menjadi salah satu contoh sikap pemerintah yang mdengabaikan aspirasi masyarakatnya sendiri.
”Kalau pemerintah serius bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, mengapa malah membiarkan upaya penghancuran ruang hidup rakyat itu terjadi?, ” katanya. (*/bp)
=======
Foto: Warga Wae Sano, Mabar NTT ketika berdiskusi pada 8 Februari 2019 di rumah adat mereka terkait sikap penolakan terhadap proyek geothermal. (Foto:ucanews.com/Arrio Jempau)