PH MDT Sedang Siapkan Praperadilan Kedua Terhadap KPK

0
195
Foto: MDT tetap tegar setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

KUPANG. NTTsatu.com – Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Marthen Dira Tome itu membuat Penasehat Hukum (PH)  membulatkan tekadnya untuk mengajukan prapeadilan kedua terhadap KPK.

Petrus Bala Pattyona salah satu pengacara senior di Jakarta asa Lembata, NTT ini mengakui, putusan untuk mengajukan prapeardilan kedua terhadap KPK itu sudah bulat  dan sudah didaftarkan oleh ketua tim penasehat hukum MDT, John Rihi ndi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 14 November 2016 lalu.

“Memang harus dilakukan praperadilan terhadap KPK karena apa yang dilakukan lembaga ini yang menetapkan tersangka kemudian penahanan terhadap Bupati Sabu Raijua ini tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di negeri ini,” katanya kepada NTTsatu.com di Kupang, Rabu, 16 November 2016 malam.

Pattyona mengaku, kemarin, Selasa (15/11/2016) dia sempat bersama John Rihi, Ketua tim penasehat hukum Dira Tome di gedung KPK. Mereka memang akan bersama-sama menghadapi KPK dalam sidang praperadilan nanti.

“Nanti dicek langsung ke pak John Rihi tentang ini supaya lebih pas,” harapnya sambil mengakui, John Rihi memintanya untuk sama-sama dalam persidangan nanti dan dia sudah menyanggupinya.

Petrus Bala Pattyona juga menjelaskan, pada saat pemeriksaan terhadap MDT Selasa kemarin, MDT sangat kooperatif. Perntanyaan- pertanyaan awal tentang identias, kondisi kesehatan dan pertanyaan tentang identitas dijawabnya dengan lancer. Namun ketika mulai masuk dalam materi perkara, MDT tidak mau menjawab pertanyaan KPK karena dia belum melihat materinya apa.

“Memang MDT menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan   KPK ketika mulai menyentil materi perkara. Itu haknya sesuai aturan untuk tidak memberikan jawaban. Dan KPK tidak bisa memaksa dia untuk menjawab, maka pemeriskaan dihentikan,” jeasnya.

Dia juga mengakui, kondisinya ini juga baqkal sama saat MDT  akan diperiksa lagi oleh KPK. Menurut rencana, KPK akan memeriksan MDT pada hari Jumat,  18 November 2016.

John Rihi beberapa kali dihubungi untuk mengkonfirmasikan tentang laporan ke PN Jakarta Selatan untuk prapeadilan terhadap KPK belum berhasil dihubungi hingga berita ini dipublikasikan.

Namun sebelumnya dieritakan, John Rihi menyatakan sangat keberatan atas penangkapan tersebut.

“Kami anggap KPK lembaga terhormat tapi perilaku orang-orang di sini tidak terhormat. Bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum dalam hal penetapan tersangka terhadap klien kami,” ujarnya. (bp)

Komentar ANDA?