NTTsatu.com- KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengingatkan semua pihak terutama para kepala daerah di kabupaten dan kota se-provinsi NTT untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan yakni pemilihan gubernur dan pemilihan bupati yang akan digelar tahun depan.
“Saya meminta perhatian dari Walikota dan para Bupati se-NTT agar menjaga situasi di daerahnya masing-masing sehingga Pemilihan Gubernur dan Bupati pada sepuluh kabupaten di NTT dapat berjalan aman, lancar dan sukses. Pengalaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah kita laksanakan selama ini, diharapkan akan menjadikan Pilkada 2018 semakin baik.” Kata Gubernur saat menyampaikan arahan umum pada Rapat Kerja (Raker) Gubernur NTT dengan Walikota dan Bupati se-NTT Tahun 2017 di Aula Fernandez, Kantor Gubernur El Tari, Rabu (15/11).
Gubernur Lebu Raya meminta para Walikota dan Bupati untuk membangun koordinasi dan melibatkan berbagai komponen seperti Forkompinda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut Lebu Raya, belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, perlu upaya pemetaaan dini terhadap titik-titik rawan dalam pelaksanaan pilkada nantinya.
“Perhatikan secara cermat potensi gesekan yang terjadi sebelum pilkada sehingga dapat diantisipasi pengamanannya. Pengalaman selama ini ada terjadi gesekan, namun segera dapat diatasi karena kerjasama yang baik di antara berbagai pihak,” jelas Gubernur dua periode tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur Lebu Raya mengharapkan agar sepuluh pemerintah kabupaten di NTT yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 untuk segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten.
“Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi NTT. NPHD dengan KPUD Kabupaten sudah dilaksanakan oleh kesepuluh kabupaten, tetapi untuk Bawaslu Kabupaten, belum semua kepala daerahnya menandatangani Naskah Perjanjian ini. Saya berharap hal ini harus segera diselesaikan secepatnya,”pinta Lebu Raya dalam kesempatan tersebut.
Gubernur juga meminta agar Penyelenggara Pilkada memperhatikan kelayakan pemilih. Harus ada kerjasama yang baik menyangkut data pemilih. Perekaman dan pendistribusian E-KTP diharapkan dapat diselesaikan secepatnya.
“Data Pemilih sementara harus akurat sehingga tidak terjadi pendobelan. Masyarakat yang pergi jauh, pindah dan meninggal harus didata secara baik. Masyarakat kita lebih mementingkan urus kebun dan ternak daripada membaca data pemilih sementara yang ditempel di papan pengumuman. Karena itu, KPUD dengan instansi terkait harus terus menggiatkan sosialisasi,” harap Lebu Raya. (hms setda ntt/bp)