Pilkada, Mendagri Ikut Keputusan Menkum HAM

0
184

KUPANG.NTTsatu.com – Konflik internal yang melanda dua Partai politik, yakni Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan berbuntut panjang. Dalam kaitannya dengan Pilkada yang akan digelar tahun ini, Kemendagri menegaskan akan tetap mengikuti Keputusan Menkum HAM.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum berbeda pendapat soal acuan menentukan pihak yang berhak ikut pilkada. KPU menggunakan acuan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bila SK Kemenkum HAM tersebut digugat, maka acuannya adalah putusan ikracht pengadilan. Ketentuan ini kemudian dimasukkan dalam Peraturan KPU tentang syarat peserta pilkada.

Sementara Komisi II berpendapat jika sengketa parpol berlanjut di pengadilan, maka putusan akhir sebelum waktu pendaftaran peserta pilkada bisa digunakan sebagai acuan. Lalu, bagaimana sikap Kementerian Dalam Negeri?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Menteri Hukum dan HAM. “KPU dan Kemendagri mengikuti keputusan dari Kemenkum HAM yang konsisten dengan dasar keputusannya pada Undang-undang dan keputusan Mahkamah Partai,” kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/5/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yakin bahwa KPU tidak akan menyusun peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik salah satunya disebut bahwa masalah internal parpol akan dikembalikan ke internal partai itu sendiri.

Sehingga, menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap partai yang tengah terlibat konflik internal. “Dasar KPU dan Pemerintah/Kemendagri adalah Undang-undang yang ada. Demikian juga keputusan Kemenkum HAM adalah dasarnya Undang-undang dan keputusan internal Mahkamah Partai,” kata Tjahjo.

Bisa Timbulkan Kegaduhan

Setelah gagal ‘merayu’ Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi dua undang-undang itu bisa saja dilakukan bila ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.
Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan bahwa pemerintah belum menyetujui rencana revisi UU Pilkada dan UU Parpol. “Munculnya wacana revisi UU (Pilkada) dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan politik,” kata Tjahjo cdi Jakarta Rabu (6/5/2015) seperti dilansir detik.com.

Tak hanya kegaduhan politik, menurut Tjahjo wacana revisi UU pilkada dan UU Parpol juga akan mengganggu konsentrasi persiapan pilkada serentak tahun ini. “Khususnya (mengganggu KPU) terkait padatnya pentahapan pilkada serentak yang harus tepat waktu,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Tjahjo yakin semua pihak, yakni pemerintah, DPR, dan KPU sepakat untuk menjaga agar tahapan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 ini berjalan sesuai jadwal.

Sebelumnya Komisi II memiliki rencana untuk merevisi UU Pilkada setelah gagal ‘merayu’ KPU mengubah syarat pencalonan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan apabila UU tentang Pilkada jadi direvisi, maka akan memecahkan rekor dunia.

“Kalau Undang-Undang pilkada ini direvisi lagi, maka memegang rekor dunia. Satu-satunya undang-undang yang empat kali revisi tapi belum dilaksanakan sama sekali,” kata Lukman.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan bahwa selama ini tak ada undang-undang yang direvisi sebelum dilaksanakan. Jika sampai direvisi empat kali, maka itu akan menjadi preseden. ****

Komentar ANDA?