PN Kupang Masuk Lima PN Percontohan di Indonesia

0
153
Foto: Suasana Pembukaan Sosialisasi dan diskusi Sistem Peradilan Pidana anak di Hutel Sotis, Kupang, NTT, Rabu, 25 Mei 2016

KUPANG. NTTsatu.com – Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari lima Pengadilan Negeri di Indonesia yang masuk Pengadilan Negeri percontohan peradilan pidana Anak di Indonesia.

Informasi bahagian ini disampaikan Hakim Agung Pkja Peremuan Mahkamah Agung RI, Sri Priwahyuni saat membuka kegiatan Sosialisasi  dan diskusi Sistem Peradilan Pidana anak di Hutel Sotis, Kupang, NTT, Rabu, 25 Mei 2016. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Mahkamah Agung RI dan United National Development Project (UNDP).

Priwahyuni mengatakan, selain Kupang, empat Pengadilan Negeri lainnya yang masuk pengadilan percontohan yakni Stabat di Sumalera Utara, Manado di Sulawesi Utara, Sleman di Jawa Tengah dan Cibinong di Jawa Barat.

Sebelumnya, UNDP dalam siaran persnya menulis,  terdapat

5,988 anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, baik sebagai saksi, korban maupun tersangka (Data Kemensos RI 2016).

Berbagai hasil studi telah menyimpulkan bahwa menghukum kejahatan anak, terutama untuk kasus petty crimes atau kejahatan kecil, seperti layaknya kejahatan besar tidaklah efektif.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam UU No 11/2012 diciptakan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), terutama anak dibawah umur yang melakukan kejahatan kecil dan dituntut maksimal lima tahun.

Hingga saat ini, implementasi dari SPPA belum sepenuhnya berjalan efektif. Dibutuhkan koordinasi antar badan penyidik, badan peradilan dan lembaga pembinaan agar hak-hak anak yang tercantum dalam SPPA dapat sepenuhnya terlindungi.

Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan untuk Mahkamah Agung yang berlangsung dari 2015-2019, didanai oleh Uni Eropa sebesar  € 10 juta, dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia.

Salah satu mandat dari proyek EU-UNDP SUSTAIN adalah untuk mendukung Mahkamah Agung, melalui kelompok kerja (pokja) perempuan dan anak dalam mengimplementasikan SPPA dengan optimal di Indonesia.

Peserta kegiatan ini terdiri dari kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, POLRI, Kementerian Hukum dan HAM,  Kejaksaan Agung, Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. (bp)

Komentar ANDA?