Polda Terbitkan SP2HP Kasus IjazahIjasah Palsu Bupati Lembata

0
299
Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur yang dituduh menggunakan Ijasah Sarjana Teknik Palsu

KUPANG, NTTsatu,com – Kasus dugaan Ijazah Palsu Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Karena itu Polda NTT telah menebitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan).

SP2HP itu diterbitkan Polda NTT tanggal 27 Juni 2016, nomor: B/146/VI/2016/Direskrimum yang ditandatangani Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, AKBP Yudi A. B Sinlaeloe, S.IK.

Dalam SP2HP itu dijelaskan, bahwa Polda sudah melakukan gelar perkara, dan kasus dugaan ijazah palsu tidak memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) dan (2), dan tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Penasehat Hukum Yentji Sunur, Meridian Dewanta Dado melalui emailnya ke redaksi NTTsatu.com di Kupang, Kamis, 30 Juni 2016 menjelaskan, Mabes Polri dan Polda NTT telah menghentikan proses penyelidikan atas tuduhan penggunaan Ijasah Palsu yang ditudingkan oleh Alex Murin cs terhadap Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur karena memang baik pihak Mabes Polri maupun Polda NTT menilai sama sekali tidak ada peristiwa pidana dalam persoalan Ijasah Sarjana Tehnik dari Universitas Krisnadwipayana milik Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur atau dengan kata lain tidak ada yang palsu atau dipalsukan dalam Ijasah Sarjana Tehnik milik Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Dado menjelaskan, apabila merujuk pada laporan pidana yang dibuat oleh pihak Alex Murin cs di Mabes Polri beberapa waktu lalu maka pihak Alex Murin cs telah menuduh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur sebagai pengguna Ijasah Palsu. Dimana  menurut Alex Murin cs bahwa Ijasah Sarjana Tehnik dari Universitas Krisnadwipayana yang dipergunakan oleh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur adalah merupakan Ijasah Palsu dengan alasan dia tidak terdata dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Adapun Pasal Sangkaan yang diminta oleh Alex Murin cs untuk diterapkan oleh pihak Mabes Polri dan Polda NTT terhadap Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur adalah Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tentang mempergunakan surat palsu dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara.

“Sejak awal kami selaku Kuasa Hukum Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur sudah mewanti-wanti pihak Alex Murin cs bahwasanya Universitas Krisnadwipayana adalah salah satu kampus elit dinegeri ini dengan legalitas badan hukum yang kredibel, program studi dan sistem akreditasi berkualitas serta sangat tidak mungkin kampus itu melahirkan lulusan yang abal-abal,” tulis Dado.

Menurutnya, proses penghentian penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Mabes Polri dan Polda NTT terhadap kasus tuduhan Ijasah Palsu ini harus diberikan apresiasi sebesar-besarnya dikarenakan itulah proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran.

“Memang selama Bupati Eliaser Yentji Sunur memimpin Kabupaten Lembata maka selalu bermunculanlah pembentukan opini-opini oleh para lawan politik yang cenderung bersifat fitnah dan nyata-nyata mencederai harkat martabat. Klien kami baik selaku pribadi maupun selaku Bupati Lembata sehingga tatkala semua proses hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama ini selalu berpihak pada Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur maka itu adalah karena beliau berada pada posisi yang benar serta berulangkali selalu menjadi korban pembunuhan karakter dari para lawan politiknya,” tulis Dado diakhir emailnya.

Direskrimum Polda NTT, AKBP Yudi A. B Sinlaeloe belum berhasil dihubungi NTTsatu.com untuk mengkonfirmasikan SP2HP yang diterbitkan Polda NTT tanggal 27 Juni 2016, dengan nomor: B/146/VI/2016/Direskrimum yang ditandatanganinya selaku Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT.  (*/bp)

Komentar ANDA?