Polisi Beralasan, Penutupan Tambang Pasir Dilakukan Sesuai Aturan

0
249
Foto: Wakapolres Ruteng, Manggarai sedang memberikan penjelasan kepada delegasi pendemo penutupan lokasi tambang galian C di Manggarai

NTTSatu.com – RUTENG – Menanggapi pernyataan sikap demonstran dari Robo, Desa Ranaka  Kecamatan Wae Rii kabupaten Manggarai terkait  penahanan enam penambang pasir dan tindakan  penutupan lokasi tambang galian C di  Wae Reno, pihak  Polres Manggarai menegaskan, hal itu dilakukan sesuai dengan aturan atau  Undang – Undang yang berlaku.

“Kami bergerak di atas dasar hukum yang jelas atas perintah Undang – Undang,” kata Wakapolres Manggarai  Tri Joko Biantoro kepada para  demonstran yang diutus berdialog di ruangan Polres, Rabu (30/8/2017).

Dia mengatakan  sebagai Penegak Hukum punya kewenangan untuk menahan pekerja galian C Wae Reno yang tidak memiliki ijin. Kegiatan yang tidak memiliki ijin memang harus dihentikan atau ditutup.

Police Line juga tidak bisa dicabut sebelum peroses perijinannya ada. Dan ini kami lakukan sesuai aturan,” jelas Wakapolres.

Terkait pernyataan demonstran yang menilai bahwa Polisi tidak melakukan sosialisasi sebelum memberhentikan aktifitas tambang pasir di lokasi tersebut, dia  menjelaskan bahwa sosialisasi itu sudah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bersama Dinas Pertambangan Provinsi Nusa tenggara Timur sejak tahun 2015 lalu.

Foto: Suasana Demonstrasi warga bersama PMKRI Cabang Ruteng di depan Mapolres Ruteng terkait penutupan lokasi tambang galian C

Sementara terkait penahanan enam warga oleh pihak kepolisian, Wakapolres menyatakan itu merupakan kewenangan penyidik.

“Pembebasan Pekerja yang telah ditahan oleh Polisi merupakan urusan penyidik,” tandasnya.

Dijelaskan Wakapolres, pekerja yang ditahan itu baru bisa dibebaskan apabila tidak terbukti bersalah. “Kalau bersalah, pihak penyidik punya kewenangan untuk menahan mereka sampai peroses perijinannya selesai,” tambahnya. (mus)

Komentar ANDA?