Menurut Uskup, politisi Katolik harus didukung dan bergabung di seluruh partai politik yang ada di negara ini, dengan tujuan menciptakan kerja sama dan persaudaraan di negara ini. Tujuannya adalah menciptakan bonum communae (kesejahteraan bersama), yang berarti memfasilitasi manusia untuk mengusahakan apa yang dibutuhkan untuk hidup layak secara manusiawi, jelasnya.
Lanjutnya, politisi Katolik harus berpikir secara positif harus terlibat dan mampu melaksanakan politik kepedulian sosial, fungsi kritik dan fungsi kontrol, pemberdayaan serta penyadaran masyarakat. Politisi Katolik harus terlibat di dalamnya dan termotivasi oleh panggilan kemanusiaan dan kepedulian sosial bagi kepentingan banyak orang, tegas Mgr. Petrus Turang.
Selain itu, para Imam Katolik dilarang bicara politik di altar Gereja, tetapi wajib belajar politik untuk membangun kesejahteraan umat manusia di tempat perutusan mereka. Para imam sebagai pelayan Gereja patut menyadari bahwa tugas profetis di tengah dunia dan masyarakat juga menjadi tanggung jawab mereka.
Walaupun liturgi kudus pada tempat yang pertama adalah penghormatan kepada keagungan ilahi, namun liturgi kudus mengandung juga pendidikan untuk menghasilkan manusia yang berbobot dan terlibat dalam tata dunia.
Tugas kultis (perayaan) tidak mengabaikan fungsi profetis (pewartaan) yang diemban oleh para pelayan firman tetapi diwujudkan lewat kesaksian hidup. Tugas kultis dan profetis mesti dijalankan secara bersama-sama, keduanya saling melengkapi dan mendukung. (*/nttsatu)
