NTTsatu.com NGADA – Siapa saja terutama para politisi, jika tertangkap KPK entah itu operasi tangkap tangan (OTT) atau dengan cara apa saja dan sudah dalam tahanan lembaga itu, karier politiknya akan berakhir.
Hal in diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena saat kampanye dialogis Victory-Joss di Lapangan Bola Aimere, Jumat (16/3).
Melki membeberkan fakta yang bisa menampik harapan sia-sia sejumlah pendukung fanatik pasangan calon yang kini sedang berurusan dengan KPK yang mana masih berkeyakinan kuat bahwa yang bersangkutan akan dibebaskan KPK sebelum pemungutan suara Pilgub NTT, 27 Juni mendatang.
Melki mengatakan, siapa saja yang berurusan dengan lembaga antirasuah itu, maka karir politiknya akan tamat atau selesai, karena tidak akan dibebaskan.
“Kita di Flores ini jangan sampai termakan isu tidak berbobot bahwa dia akan dibebaskan KPK. Orang sekelas Setya Novanto saja, yang punya power dan segalanya tapi juga habis karir politiknya ketika berurusan dengan KPK. Jadi siapa pun yang berurusan dengan KPK, pasti selesai,” beber politisi muda Partai Golkar ini.
Karena itu, Laka Lena meminta masyarakat yang masih berharap pada dia untuk tidak membebani dia dengan beban yang tidak bisa lagi dia pikul.
“Sebagai orang Ngada, letakanlah harapan kalian pada orang Ngada yang bisa pikul beban itu, yakni pada bapak Josef Nae Soi, yang tidak ada masalah. Sebab orang yang sudah masuk KPK dan mengenakan rompi oranye, maka dia tidak akan pernah bebas,” tegas politisi yang apoteker ini di hadapan kurang lebih 2000 massa yang hadir.
Ketua Pengarah Tim Pemenangan Victory-Joss, Kristo Blasin, mengatakan, dalam Pilgub NTT 27 Juni nanti, orang Ngada termasuk Aimere dan Inerie, harus menunjukkan bahwa Flores sudah selesai dengan masalah suku dan agama.
“Tidak tepat lagi menggunakan isu suku dan agama. Flores sudah keluar dari sentimen agama. Karena itu, mari kita menjadi bagian dari perubahan yang akan dilakukan pemimpin berani seperti Viktor dan Josef ,” kata Kristo.
Politisi senior ini mengatakan, kalau rakyat Aimere menghendaki perubahan, maka pilihan hanya ada di Victory-Joss. “Saya harap Aimere dan Inerie memilih orang hebat yang mau memimpin NTT dan itu ada pada Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi,” pesan Kristo.
Jurkam PPP, Megasari, dalam orasinya meminta masyarakat Ngada memilih pemimpin yang nasionalis dan demokratis. “Pilihlah pemimpin yang cerdas, yang berani melakukan perubahan dan bergaul tanpa batas, bahkan tidak membedakan suku, agama dan golongan.
“Saya harap orang Ngada tidak kalah di tanah sendiri. Karena itu, 27 Juni nanti, pilihlah paket Nomor 4 Victory-Joss,” kata Megasari.
Jurkam lainnya Anwar Pua Geno, meminta masyarakat Aimere dan Inerie untuk menjadi bagian dari kemenangan Victory-Joss pada 27 Juni nanti.
“Saya ajak rakyat Ngada di Aimere dan Inerie untuk menghantar kembali putra terbaik Ngada, Josef Nae Soi, setelah Herman Musakabe, untuk memimpin NTT bersama Viktor Laiskodat. NTT harus dipimpin orang-orang hebat yang berani melakukan perubahan dan percepatan pembangunan NTT,” kata politisi golkar yang adalah Ketua DPRD NTT ini.
Sementara Cawagub Nae Soi mengatakan, ia dan Viktor kembali untuk meyakinkan rakyat NTT bahwa Victory-Joss mampu melakukan perubahan karena risih dengan predikat NTT sebagai provinsi termiskin, terbodoh dan terkorup. “Ini yang membuat kami pulang dalam spirit bangkit dan sejahtera,” katanya.
Menurut Nae Soi, Victory-Joss juga ingin meningkatkan harga diri orang NTT dengan ikut menyumbang devisa nasional melalui pengembangan sumber daya alam yang potensial seperti garam dan ternak. “Saatnya kita harus bisa menyumbang sesuatu, biar kita bisa berdiri tegak dan angkat muka di tingkat nasional,” tegas Staf Ahli MenkumHam ini.
Soal jalan yang rusak, Nae Soi mengatakan, jalan provinsi akan dikerjakan dalam waktu 3 tahun. “Lalau selama ini pemerintah mencicil kerja jalan, maka kami akan cicil uang bukan jalan. Sudah ada investor yang siap membantu kerjakan seluruh jalan provinsi,” kata Nae Soi.
Karena itu, Nae Soi meminta kepada masyarakat Ngada untuk memberi kuasa kepada Victory-Joss pada 27 Juni 2018 agar bisa mengusir setan kemiskinan, setan kebodohan dan setan korupsi dari NTT. (tim media/bp)