Potensi Ekonomi Harus Dikelola Berkelanjutan

0
145

KUPANG. NTTsatu.com – NTT adalah daerah Kepulauan dengan sektor perekonomian yang didominasi oleh pertanian. Potensi pertanian merupakan potensi ekonomi yang paling besar di daerah ini, karena itu harus dikelola secara berkelanjutan.

Demikian penegasan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten II Setda Provinsi NTT Andereas Jehaluketika membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi NTT di Kupang, Kamis (07/5).

Lebih jauh Frans Lebu Raya mengatakan, untu meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian diperlukan kebijakan yang pro pada pertanian. Di samping itu, potensi perekonomian harus dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal di tengah gempuran tekhnologi yang membawa pengaruh negati terhadap lingkungan.

Bagi Gubernur, Rakor ini memiliki fungsi strategis. NTT memiliki potesnsi Sumber Daya Alam yang memadai. Karena itu dibutuhkan infrastruktur pendukung dan Sumber Daya Manusia yang juga memadai untuk mengelolanya.

“Rakor ini harus bisa menghasilkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai stakeholder sesuai fungsi dan tanggung jawabnya,”tegasnya.

Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPENAS, Dr. Endang Murningtyas dalam pemaparannya tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan NTT Berkelanjutan menjelaskan, ada pilihan dan potensi untuk membangun NTT yaitu sektor pertambangan, komoditas pertanian dan pengolahannya serta sektor Pariwisata ekologis dan budaya. Khusus untuk pertambangan, lanjut Endang, sangat riskan dan sensitif dengan isu lingkungan hidup.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakor, Septory Simon Swarday mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggalang komitmen dan sinergisitas pemerintah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Tekad Pemerintah Provinsi NTT.

Rakor ini dihadiri oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, Kaban BLHD Provinsi NTT, pejabat yang mewakili Bupati/Walikota se-NT, para anggota DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi ekonomi, serta utusan SKPD yang membidangi kemakmuran lingkup pemerintah Provinsi NTT. (ayu)

Komentar ANDA?