Dalam Rapat Verifikasi Dokumen Amdal RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Palmerah Flores Timur yang digelar secara virtual, Kamis (14/4/2021), terungkap proyek tersebut layak Amdal.
Ketua Tim Teknis KPA-DLHK NTT, Petrus Berek Klau mengatakan kelayakan lingkungan terkait rencana pembangunan Jembatan Palmerah sudah dikantongi sejak rapat Tim Komisi Amdal beberapa waktu lalu. Rapat dihadiri pula Konsultan Amdal, Tidal Bridge, dan Andre Koreh sebagai perintis atau penggagas pembangunan Jembatan Palmerah.
Jembatan palmerah atau Jembatan Pancasila Palmerah, akan menghubungkan Pulau Adonara dan Larantuka, Flores Timur. Menurut Petrus, pihaknya siap memberikan rekomendasi kelayakan Amdal pembangunan jembatan Palmerah setelah semua perbaikan dokumen Amdal yang telah diverifikasi diperbaiki.
“Kami berikan batasan waktu syukur kalau perbaikannya dua hari kami bisa keluarkan rekomendasi Amdal. Kami sudah konsepkan semua karena semua proses sudah selesai, tinggal 10 hari ke depan kita bisa selesaikan. Saran kami tim konsultan Amdal lebih cepat memasukan perbaikannya sehingga kami bisa proses lebih cepat,” katanya.
Menurutnya, masih ada sedikit halangan kita berada di masa transisi dari peraturan lama ke peraturan pemerintah yang baru yang nantinya kita tidak mengenal ijin amdal tapi persetujuan lingkungan sesuai peraturan pemerintah yang baru.
Sementara itu, Andre Koreh mengatakan proses administrasi pembangunan Jembatan Palmerah sudah berjalan 6 tahun dan saat ini telah mencapai tahap akhir yakni tahap verifikasi dan perbaikan dokumen Amdal. Andre berharap, DLHK segera mengeluarkan pernyataan atau surat rekomendasi atau persetujuan lingkungan.
“Seluruh kajian sudah cukup dalam. Kita bisa bertanggungjawab kepada semua orang terhadap apa yang kita bahas selama bertahun-tahun. Saya kira secara administrasi sudah tidak ada masalah karena secara teknis dan secara lingkungan Palmerah sudah layak untuk dibangun. Rekomendasi diperlukan agar digunakan teman-teman di Tidal Bridge menindaklanjuti pengurusan periijinan,” kata Andre Koreh.
Mencermati verifikasi Dokumen Amdal, Andre menilai seluruhnya sudah tidak ada masalah kecuali perbaikan teknis kecil kecilan yang tidak substansi dari tim penyusun Amdal Palmerah.
Dia juga memberikan tekanan mengenai jadwal pembangunan yang dinilai masih belum jelas karena hanya disebut tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Andre berharap, batasan waktu harus lebih jelas.
“Saya lihat seluruh hasil verifikasi tadi sudah tidak ada maslah lagi kecuali perbaikan teknis. Secara teknis sudah memenuhi syarat. Saya sungguh stressing soal jadwal dibangun secara bertahap. Ini harus lebih jelas. Setelah dokumen amdal selesai, langkah selanjutnya berkaitan dengan perijinan perijinan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan. Ini penting karena hampir semua wacana selalu berakhir dengan pertanyaan kapan pembangunan jembatan ini dimulai. Jadi kita harus segera menjawab karena publik sudah tahu maka langkah selanjutnya kita haru segera urus syarat perizinan,” jelasnya.
Andre sangat berharap, pembangunan jembatan Palmerah dapat dimulai pada tahun 2021 ini. Pasalnya, dari aspek lingkungan dan kajian teknis sudah selesai dan layak dibangun. Apalagi di Adonara baru saja terjadi bencana belum lama ini, sehingga menurutnya, peristiwa itu adalah momentum yang harus ditangkap karena kehadiran jembatan sangat diperlukan untuk memperlancar arus transportasi.
“Saya sungguh berharap pada tahun 2021 ini menjadi tahun bersejarah dimulainya pembangunan Palmerah. Kemarin ada bencana di Adonara. Ini momentum yang harus kita tangkap karena ada keuntungan lain yang didapat diperoleh pemerintah dan masyarakat selain pariwisata. Jadi kalau hari ini kita realisisasikan maka kita responsif dengan masyarakat. Kajian-kajian ekonomi dan lainnya tidak ada masalah,” terangnya.
Ditambahkannya, perlu dimulainya pembangunan Palmerah juga untuk menegaskan kepada pihak Belanda bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah NTT sudah clear soal pembangunan Palmerah.
Latif Gau sebagai pihak penanggungjawab pembangunan Palmerah, dalam rapat tersebut mengapresiasi seluruh tim verifikasi Amdal dari KPA-DLHK NTT. Dia berharap dengan tuntasnya dokumen Amdal maka proyek pembangunan jembatan Palmerah segera terealisasi. Dijelaskannya, pihaknya saat ini sedang intens melakukan pertemuan dengan pihak PLN guna membahas proyek Palmerah tersebut.
Selain menggelar pertemuan dengan pihak PLN, dia juga akan mengadakan meeting dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan itu dianggap penting karena penandatanganan HOA (Head Off Agreement) proyek jembatan Palmerah saat Presiden Jokowi berkunjung ke Belanda tahun 2016 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng WIKA sebagai Main Contractor dalam proyek Palmerah.
“Besok kita meeting dengan PLN. Minggu lalu kita sudah meeting dengan Direksi PLN. Selanjutnya, nanti kita akan rapat dengan KSP karena jembatan ini ditandatangani di Belanda saat kunjungan Presiden Jokowi di Belanda. Dengan adanya dokumen Amdal yang sudah selesai, maka hal ini akan memudahkan proyek pembangunan Palmerah secepatnya terealisasi,” pungkasnya. (*/gan)
