Pulau Terluar Indonesia Masih Rawan Diklaim dan Dikuasai Asing

0
101

KUPANG. NTTsatu.com – Masih ingat kasus dua pulau di Selat Makassar yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia?‎ Kedua pulau itu, Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional di tahun 2002. Dan kini pulau-pulau terluar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) juga perlu diwaspadai.

Wilayah Indonesia yang berupa gugusan pulau tentu sangat memerlukan perhatian serta perlindungan yang sangat mumpuni. Salah-salah malah nantinya satu per satu pulau-pulau terluar Nusantara akan jatuh ke tangan orang asing.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dari tim ekspedisi NKRI 2015 yang saat ini tengah berada di Labuan Bajo, Flores. Menjadi ujung tombak di wilayah perairan adalah salah satu fokus yang dilaksanakan oleh Tim Sat 81 Paska Kopassus yang membantu pula dalam pelaksanaan ekspedisi NKRI 2015.
Kapten Inf Sudarno yang menjadi Komandan Tim Sat 81 Paska Kopassus sempat berkisah mengenai pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Sudarno berkisah ketika dirinya menjelajah dengan timnya menyusuri sejumlah pulau terluar di wilayah tersebut.
‎”Kalau kami kan bukan yang menentukan kebijakan tapi dari informasi yang didapat ada dugaan seperti itu, pulau-pulau terluar kita ini ada yang dikuasai orang asing,” kata pria yang karib disapa Darno saat berbincang di pinggir pantai di Pulau Komodo, Flores, Selasa (2/6/2015).
‎Kapten Darno memberi salah satu contoh yaitu Pulau Ndana yang berada di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Pulau di bagian selatan yang langsung berbatasan dengan Australia itu tentu sangat rawan dikuasai bahkan diklaim oleh negara lain apabila pemerintah sendiri tidak memberi perhatian lebih.
Darno mengatakan kekayaan alam di Pulau Ndana tentunya dapat menjadi salah satu daya tarik wisata dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat. Namun hal itu harus dikelola dengan baik agar hasilnya juga dapat dinikmati negeri sendiri.
Selain itu, Darno juga memberi perhatian lebih kepada penggunaan bom ikan serta potas yang merusak lingkungan. ‎Masyarakat nelayan harus diberikan edukasi terhadap ancaman bahaya perusakan lingkungan apabila penggunaan bom dan potas digunakan dalam mencari ikan.
“Biasanya nanti ada penyuluhan ke kampung-kampung nelayan yang diduga menggunakan bom atau potas. Mungkin sekali dapat langsung banyak, tapi bayangkan kalau beberapa tahun ke depan, anak dan cucu mereka sudah tidak dapat mencari ikan lagi,” ujar Darno prihatin.
Sejalan dengan pemikiran Darno, salah satu tim peneliti bidang sosial budaya yang ikut juga dapat tim ekspedisi NKRI 2015‎, Dra Tutty I Sodjakusumah ‎M.Sc, M.Litt, menyebutkan pulau terluar Indonesia masih rawan dikuasai orang asing.
Bahkan seringkali untuk mendapatkan tanah, para orang asing itu tak segan menikahi perempuan di wilayah tersebut.
“Jadi mereka menikah dengan orang sini jadi tanahnya atas nama orang sini lalu setelah dikuasai mereka ceraikan,” ujar Tutty yang juga menjadi pengajar di Universitas Padjajaran, Bandung.
Oleh sebab itu, perhatian dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal ini. Tim ekspedisi NKRI 2015 nantinya dapat memberikan masukan, rekomendasi serta data-data berharga yang tentunya harus ditindaklanjuti pemerintah. (detik.com)

Komentar ANDA?