NTTsatu.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yandri Susanto menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memperbolehkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Keputusan tersebut dianggap menyingkirkan proses demokrasi di tanah air.
“Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat. Tetapi meskipun final dan mengikat, saya kira sebagai pembuat undang-undang menyayangkan putusan itu. Karena akan membunuh proses demokrasi yang sedang kita bangun,” kata Yandri ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (30/9).
Yandri mengatakan, memperbolehkan calon tunggal dalam Pilkada menyebabkan tak ada kompetisi dalam pemilihannya. Serta, menurutnya, partai politik (parpol) mencari aman dengan mendukung calon tunggal tersebut agar partai tak rugi secara materi dan tenaga.
“Nanti saya khawatir calon tunggal itu dijadikan modus orang untuk tidak bertarung. Jadi orang lebih baik borong partai dengan pendukung calon tunggal. Kemudian calon yang lain ngga usah ikut maju daripada membuang-buang tenaga dan uang. Itu bisa jadi penyebab modus demokrasi tidak berkembang,” ungkapnya.
Politikus PAN ini memandang sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhirnya menerima adanya calon tunggal dalam pilkada sebagai bentuk mengulur-ulur waktu. Sebab, sebelumnya KPU sempat menunda waktu daftar ulang parpol untuk mengikuti Pilkada lantaran sejumlah wilayah masih terdapat calon tunggal.
“Nggak ada demokrasi, justru calon tunggal nggak ada demokrasi. Kenapa KPU berulang-ulang mengundurkan daftar ulang parpol berusaha memajukan calonnya, kan tinggal 5 daerah yang tunggal. Justru menurut saya calon tunggal tidak demokratis,” katanya.
Meskipun tak menyetujui Pilkada dengan calon tunggal, ia tetap menghormati keputusan MK tersebut. Ia pun menilai bahwa hanya waktu yang dapat menjawab apakah keputusan tersebut tepat atau tidak.
“Tapi ya itu sudah jadi keputusan MK kita hormati, kita uji apakah MK benar-benar ingin membangun demokrasi yg kuat dan ujungnya melahirkan pimpinan daerah yg bermartabat, marilah kita uji waktu yang akan menjawab,” pungkasnya. (sumber: merdeka.com)
