Rakor Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT Semester II Tahun 2020

0
178

NTTsatu.com — KUPANG –– Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT Semester II 2020.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui media Zoom di hadiri oleh Anggota Satgas Waspada Investasi Daerah diantaranya Bank Indonesia, Kepolisian Daerah Prov. NTT, Kejaksaan Tinggi Prov. NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT, Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT, Kanwil Kementeran Agama Prov. NTT serta turut hadir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Indonesia dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Robert HP. Sianipar selaku Pimpinan OJK Prov. NTT menjelaskan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat saat ini dan makin beragam produk keuangan yang ditawarkan minat masyarakat untuk melakukan investasi semakin meningkat akan tetapi untuk melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang di tawarkan (return) dan tingkat resiko (risk).

Permasalahan yang muncul di masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) namun kurang memperhatikan potensi resiko yang dihadapi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga illegal mengingat masyarakat yang sering tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi.

Disamping itu terdapat gap yang cukup besar antara pemahaman dan penggunaan produk industry jasa keuangan, sesuai hasil survei indeks literasi keuangan di Provinsi NTT tahun 2019 mencapai 27,82% sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 60,63%. Masyarakat juga diminta untuk mengenali investasi yang ditawarkan dengan cara 2 L yaitu Legal dan Logis.

Legal yaitu masyarakat harus mengenali izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan izin yang dimiliki. Selanjutnya, Logis yaitu penawaran atau imbal hasil yang ditawarkan masuk akal.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Indonesia, Bapak Tengku Bayu N.S., menyampaikan materi terkait Penghimpunan Dana dan Penawaran Investasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sementara itu Wakil ketua umum Bidang Industri Asosiasi Penjualan langsung Indonesia Bapak Roys Tanani menyampaikan materi terkait dengan jenis modal bisniss investasi Bodong skema ponzi dan skema piramida.

Diharapkan dengan adanya pertemuan Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT akan semakin memperkuat koordinasi dalam hal pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan penggelolaan investasi. (*/gan)

Komentar ANDA?