Rapat Dengan Bupati di Daratan Timor, Gubernur NTT Pastikan Orang Miskin Panen Berapa

0
323
NTTSATU.COM — SOE  — Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat   menggelar rapat kerja dengan seluruh Bupati se Daratan Timor.
Rapat itu digelar di ruang rapat Bupati TTS, Senin (8/8/2022) dan dihadiri Bupati Malaka Simon Nahak, Bupati Belum Agus Taolin, Bupatu TTU Juandi David, Bupati TTS Piter Tahu, dan Bupati Kupang Korinus Masneno.
Pertemuan itu digelar untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan kemiskinan di NTT.
Karena NTT merupakan salah satu penyumbang terbesar kemiskinan di NTT dan Indonesia.Demikian dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  dalam pertemuan bersama para Bupati se daratan Timor itu.

Menurutnya, selama ini banyak digelar rapat, tetapi minim action. Untuk itu, Gubernur NTT ingin agar para Bupati sedaratan Timor bekerja sama secara kolaboratif dan fokus pada pangan sampai ke desa- desa- desa untuk memanfaatkan Dana Desa nya.

Dari alokasi anggaran Dana Desa sebesar 20 persen untuk penurunan stunting difokuskan pada penanaman jagung, sorgum, kelor dan pengembangbiakan ayam KUB.

“Saya mau agar kita fokus pada hal-hal ini di tahun 2023 karena itu mulai dari sekarang kita fokus dengan mendata luas lahan, dan kepala keluarga miskin sampai dengan namanya siapa,” ujarnya.

Kalau ini dikerjakan secara baik, tahun 2023 bisa diselesaikan kemiskinan. Paling tidak turun signifikan.

Untuk itu, sejak pertemuan itu, Gubernur NTT memberikan deadline kepada para bupati se-daratan Timor supaya segera mendapatkan data orang miskin detail terkait nama dan luas lahan.

“Data nama KK miskinnya, data lahannya, sehingga fokus  anggaran itu kepada mereka yang miskin itu. Mereka yang kelola lahannya, mereka yang tanam dan mereka yang panen,” ujarnya.

“Fokusnya hanya pada jagung, sorgum, kelor, dan yang tidak memiliki lahan pelihara ayam KUB,” tegasnya.

Sehingga tahun 2023 saat musim tanam bisa dipastikan mereka bisa panen berapa.

“Kalau dikelola dengan baik, pasti angka kemiskinan di NTT akan turun di tahun 2023. Karena dengan hasil panen yang diperolah para KK miskin, angka pendapatannya meningkat, dan kemiskinan menurun,” jelasnya.

Setiap bupati, tegas Viktor Laiskodat, harus memastikan luas lahan dan siapa yang mengelola lahan tersebut dan jumlah hasil panen mereka.

Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Daniel Kameo pada kesempatan itu menegaskan 80 persen penilaian BPS tentang angka kemiskinan itu unsurnya terletak pada makanan.

“Jadi kalau Pak Gubernur bilang kalau fokus pada pertanian, orang miskin kita bisa keluar dari kemiskinannya,” tandasnya.

Menanggapi perintah Gubernur NTT  itu, para bupati merespons positif dan mengaku siap untuk menyediakan data itu.

“Kami akan berkoordinasi hingga ke desa untuk melakukan pendataan itu,” kata Bupati Belu Agus Taolin.

Turut mendampingi Gubernur NTT,  Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Prof Daniel Kameo, Kepala Dinas PUPR Maxi Nenabu, Kepala Dinas PMD Viktor Manek, Karo Administrasi Pimpinan Priscila Parera.

Selain itu ada staf ahli dr Mese Ataupah, Karo Hukum Max Sombu, dan Kadis Pertanian Lecky Koli. (VN/bp)

Komentar ANDA?