NTTsatu.com – MAUMERE– Problemalitas soal defisit anggaran di Kabupaten Sikka memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran. Salah satunya yakni pada pos belanja gaji aparatur sipil negara (ASN). Dari pos belanja ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka mengetuk palu untuk membiayai pengerjaan proyek jalan usaha tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.
Proses ketuk palu Banggar untuk paket proyek jalan usaha tani, Senin (2/10), berlangsung cepat dan begitu mudah. Kepala Dinas Keuangan Eduardus Desa Pante menginformasikan sejumlah tambahan biaya yang didapat dari rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah selama dua hari berturut-turut, Sabtu-Minggu (30/9-1/10).
Dari keterangannya di depan Banggar, diketahui untuk menyelamatkan pelaksanaan belasan paket proyek jalan usaha tani, pemerintah terpaksa merasionalisasi pada pos belanja gaji ASN. Tidak diinfokan dengan jelas berapa alokasi belanja gaji ASN yang terkena rasionalisasi hanya untuk meloloskan paket proyek jalan usaha tani.
Kepala Dinas Pertanian Hengky Sali di depan rapat Badan Anggaran tidak banyak memberikan keterangan. Dia beralasan sudah lelah berdebat dengan anggota Badan Anggaran soal jalan usaha tani. Dia hanya mau ada sikap tegas apakah ada atau tidak tambahan anggaran untuk jalan usaha tani.
Untuk tahun anggaran ini ada 37 paket proyek jalan usaha tani dengan total anggaran sebesar Rp 6.182.876.000. Dinas Pertanian hanya bisa akomodir 23 paket proyek, sedangkan sisanya tidak bisa diakomodir karena alasan defisit. Empat belas paket jalan usaha tani yang tidak bisa diakomodir tersebut senilai Rp 2.252.963.000.
Proyek jalan usaha tani biasanya identik dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sikka. Hengky Sali yang dikonfirmasi terkait ini menjawab diplomatis bahwa proyek tersebut direncanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Valentinus Tupen yang dikonfirmasi di Gedung DPRD Sikka megakui bahwa jalan usaha tani yang dimaksudkan dalam pembahasan di Banggar adalah paket-paket proyek pokir. Demikian pun informasi tentang jalan usaha tani yang adalah proyek pokir kian jelas, ketika ungkapan kekecewaan Agustinus Romualdus saat pembahasan Banggar tentang pembebasan lahan untuk Terminal Wairkoja.
“Untuk kepentingan sendiri, kita begitu gampang menambahkan alokasi dana untuk jalan usaha tani. Padahal jalan usaha tani sudah melampaui target, tapi demi kenyamanan komunikasi akhirnya disetujui,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
MenyoAl pemotongan gaji ASN untuk jalan usaha tani, Valentinus Tupen membantahnya. Dia menegaskan bahwa sebenarnya bukan gaji ASN Yang dipotong, tetapi pemerintah merasionalisasikan dari pos belanja gaji. Menurut dia, pada pos belanja gaji biasanya ketika realisasi terdapat sisa belanja. Dan itu yang diambil pemerintah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan prioritas.
Valentinus Tupen belum bisa memastikan berapa banyak dana dari pos belanja gaji yang sudah dirasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan priortas. (vic)
