Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Masih Menunggu Pempus

0
146

KUPANG. NTTsatu.com – Kepala Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan (BPDP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul Manehat menilai, regulasi yang mengatur tentang pembangunan daerah perbatasan sudah sangat bagus, namun implementasinya masih terus menunggu dari Pemerintah Pusat.

“Pembangunan daerah perbatasan sudah diatur dalam beberapa aturan yakni Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara. Kedua aturan ini sudah sangat bagus, namun implementasinya masih harus menunggu pemerintah pusat melalui berbagai Kementerian,” kata Paul Manehat yang ditemui NTTsatu.com di kantornya, Kamis, 21 Mei 2015.

Manehat mengatakan, membangun daerah perbatasan itu sejalan dengan tekad Presiden yang hendak membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan desa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Niat dan tekad Presiden itu dikenal dengan istilah Ngawa Cita.

Manehat menjelaskan, dua regulasi itu memang sangat bagus karena mengatur tentang pembangunan daerah perbatasan itu harus diperhatikan dengan baik karena akan menggambarkan secara jelas tentang perhatian pemerintah terhadap daerah dan masyarakat yang sedang bermukim di daerah-daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu adalah gerbang yang akan mengantar orang masuk ke wilayah negara yang berbatasan itu.

“Memang fakta menunjukkan bahwa daerah dan masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sangat berbeda jauh. Daerah kita masih sangat terkebelakangan sementara daerah Timor Leste sudah maju. Jika ini dibiarkan terlalu lama akan memunculkan dampak buruk terhadap masyarakat kita di daerah perbatasan. Kita masih tertinggal jauh,” tegas Paul Manehat.

Menurut Manehat, jika pemerintah pusat bekerja sesuai regulasi yang ada maka kucuran dana yang mengalir ke daerah perbatasan itu perlu diperhatikan serius. Kucuran dana yang diperlukan itu untuk pembangunan berbagai sektor terutama infrastruktur jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan.

“Kita butuh sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daera baik provinsi maupun Kabupaten. Program sudah sangat bagus, namun kita masih menunggu implementasi program tersebut. Kita sendiri sebagai pengelola daerah perbatasan belum mengetahui secara pasti berapa besar dana untuk pembangunan di daerah perbatasan tersebut,” katanya.

Dia mencontohkan, sesuai rencana akan dibangun jalan stategis nasional tiga jalur yakni jalur selatan mulai dari Batu Putih di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS) hingga ke Motamasin, kabupaten Malaka dan jalur utara melalui Oepoli di Kabupatn Kupang menuju Wini di Timor Tengah Utara (TTU) serta jalur Sabuk Merah antara perbatasan Motaain menuju Motamasin. Belum diketahui persis berapan dananya.

Menurut Paul, perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan daerah perbatasan belum ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Karena itu dia berharap kementerian-kementerian terkait bisa secepatnya merealisasikan progamnya untuk membangun daerah perbatasan sebagai cermin keutuhan NKRI.

Dia juga menuturkan, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan kedua negara di Dili Timor Leste yang dikenal dengan Kerjasama Pengaturan Perbatasan atau Joint Border Comite (JBC). Pertemuan ini digelar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih terkatung-katung hingga saat ini.

Masalah perbatasan itu kata Paul antara lain di Noelbesi (kabupaten Kupang) dan Citrana di wilayah Oecusi Timor Leste. Wilayah ini masuk dalam wilayah status quo karena penetapan garis batas antar kedua negara itu belum disepakati dan segmen lainnya di Naktuka, Amfoang Timur Kabupaten Kupang. Segmen ini masih dalam status qou namun pemerintah Timor Leste telah membangun daerah ini yang dihuni oleh 35 Kepala Keluarga.

“Sesuai berita terakhir yang saya peroleh, ke 35 KK itu sudah mengatongi identitas sebagai Warga Negara Timor Leste. Masalah seperti ini yang harus diselesaikan dalam pertemuan JBC di Dili,” katanya. (bop)

Komentar ANDA?