Sekretaris KPU Lembata Divonis Penjara 22 Bulan

0
161
Foto: Adrianus Satu, mantan sekretaris KPU Kabupaten Lembata (membelakangi lensa) saat mendengarkan vonis Majelis Hakim

KUPANG. NTTsatu.com –  Adrianus Satu, mantan sekretaris KPU Kabupaten Lembata divonis penjara satu tahun sepuluh bulan atau 22 bulan. Sementara Maria Noviyani Maharia mantan bendahara pengeluaran pada KPU Kabupaten Lembata divonis dua tahun penjara.

Keduanya divonis penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lembata tahun anggaran 2011 lalu.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin hakim ketua, Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota, Ibnu Kholiq dan Yelmi. Hadir oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kabupaten Lembata,  Dedy Fajar Nugroho. Kedua terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Luis Balun. Sidang digelar pada, Rabu (23/11) di Pengadilan Tipikor Kupang.

Menurut hakim, perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa Adrianus Satu dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 143. 443.871. Sedangkan, untuk terdakwa
Maria Novyria Maharia selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) masing-masing senilai Rp 129 juta. Dengan ketentuan, jika uang pengganti tidak dibayarkan maka seluruh harta benda kedua terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi kerugian keuangan negara. Namun jika harta benda kedua terdakwa tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan,” kata hakim.

Dikatakan hakim, perbuatan kedua terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair. Oleh karena itu maka kedua terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Namun, perbuatan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diungkapkan hakim, hal yang memberatkan yakni perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan.

Usai membacakan putusan, kedua terdakwa dan JPU Kejari Lembata diberikan hak yang sama yakni selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah akan menempuh upaya hukum banding atau tidak.

Luis Balun selaku kuasa hukum kedua terdakwa yang ditemui usai sidang mengaku pikir-pikir atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Terpisah, Dedy Fajar Nugroho selaku JPU Kejari Lembata mengatakan pikir-pikir karena diberikan waktu selama 7 hari dan hasil putusan itu akan dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil langkah selanjutnya.

Ditegaskan Dedy, putusan terhadap terdakwa Adrianus Satu sekretaris KPU Lembata, sangatlah jauh dari harapan dan itu berpeluang untuk banding namun sebelumnya akan dilaporkan kepimpinan.

“Putusan untuk adrianus Satu jauh dari 2/3. Karena tuntut 3 tahun putus 1 tahun 10 bulan,”kata Dedy. (dem/bp)

 

Komentar ANDA?