NTTsatu.com – Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Adrianus Garu meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi semua proyek-proyek yang didanai APBN di daerah-daerah. Pasalnya ada banyak sekali proyek di daerah yang mubazir atau tidak digunakan. Padahal dana yang dikeluarkan sangat besar.
“Kami minta dievaluasi dulu sebelum ada rencana pembangunan baru. Kalau tidak, nanti akan mubazir juga,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Komite IV gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/2).
Dalam rilis yang diterima redaksi NTTsatu.com, Garu memberi contoh sejumlah proyek di propinsi NTT. Ada banyak dermaga yang dibangun, bahkan tiap tahun masih ada pembangunan dermaga baru di beberapa kabupaten. Tetapi sayangnya, setelah dibangun, tidak pernah ada kapal yang sandar. Sampai dermaga rusak pun, kapal tidak pernah ada yang sandar atau merapat.
“Yang terjadi bukan dermaga kapal tetapi dermaga ikan. Karena yang nempel bukan kapal tetapi ikan,” ujar anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, Perbankan, dan pembangunan daerah.
Contoh lainnya adalah pembangunan pasar dan terminal yang didanai APBN. Ada banyak pasar dan terminal yang dibangun. Tetapi sama saja dengan proyek-proyek lain, bangunan yang ada tidak digunakan.
“Tidak ada aktivitas jual-beli dari masyarakat di pasar. Malah pasar yang ada dijadikan kandang kambing. Demikianpun pembangunan teriminal bis. Terminal sama sekali tidak dimanfaatkan. Hanya dijadikan tempat maksiat di daerah-daerah,” ungkap Andre.
Dia juga mengemukakan ada banyak proyek lain juga yang mubazir. Misalnya ada bangun embung tetapi tidak ada airnya. Ada bangun sumur tetapi juga tidak dialirkan air. Ada pembangunan irigasi tetapi lokasinya tidak tepat dengan daerah persawahan.
“Rata-rata asas manfaat dari proyek-proyek itu hanya 20 persen. Kalau seperti ini kan kasihan uang negara ini. Maka mohon dievaluasi dulu semuanya sebelum bangun baru,” tutur Andre.
Menurutnya, semua proyek itu muncul karena memang tidak melalui mekanisme pembangunan yaitu lewat forum Musrenbang. Proyek-proyek yang dibangun lebih banyak titipan dari elit partai atau oknum pejabat baik di daerah maupun di pusat.
“Fakta yang kami peroleh, proyek-proyek itu dibangun karena adanya lobi oknum-oknum tertentu. Proyek-proyek itu dibangun bukan atas kebutuhan daerah tetapi lebih sebagi bagi-bagi proyek. Motif utamanya untuk mendapatkan fee dari proyek tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Andre yang baru bergabung ke Partai Hanura ini meminta pemerintah pusat untuk membedakan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi kepulauan dengan propinsi daratan. Alasannya tingkat kesulitan provinsi kepulauan lebih rumit daripada provinsi daratan. Selain itu, topografi provinsi kepulauan seperti NTT sangat sulit bila dibandingkan dengan wilayah Jawa yang seluruhnya daratan.
“Kami minta jangan disamaratakan. Saya sudah minta ini berulang-ulang. Besaran DAK dan DAU untuk provinsi kepulauan harus dibedakan dengan propinsi daratan. Provinsi kepulauan harus lebih besar daripada provinsi daratan,” tegasnya.
Menkeu Sri Mulayani menyambut baik masukan dari Andre terutama untuk mengevaluasi berbagai proyek APBN di daerah. Menurutnya, masalah ini akan menjadi perhatian serius pemerintah karena tidak mau uang negara tidak jelas pengeluarannya.
Pihaknya juga terus berusaha menekan agar proyek-proyek titipan dapat dikurangkan. Hal itu supaya proyek yang dibangun tidak mubazir tetapi memang dibutuhkan masyarakat. (*)