KUPANG. NTTsatu.com – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Juni 2015 telah mencapai 50,34 persen dari sisi keuangan, dan 70 persen proyek fisik.
“Untuk APBD, penyerapan anggaran sudah mencapai 50 persen lebih,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan NTT Ferdi Kapitan kepada waftawan di Kupang, Kamis, 27 Agustus 2015.
Khusus pengadaan barang dan jasa, menurut dia, pemerintah daerah telah melakukan tender 359 paket proyek pembangunan atau 87 persen dan 83 persen kontrak tender proyek sudah dilaksanakan. “Tender sudah berjalan sejak awal tahun,” katanya.
Dia mengatakan penyerapan APBD tertinggi terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai 53,10 persen, Dinas Sosial 42,74 persen dan Dinas Perhubungan 42,4 persen. “Pengelola dana diatas Rp 20 miliar,” katanya.
Sedangkan penyerapan anggaran Rp 10-Rp 20 miliar tertinggi terdapat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 52,4 persen, Dinas Koperasi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
Walaupun penyerapan anggaran sudah terbilang tinggi, namun hasil evaluasi meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera dilaksanakan pada sisa waktu lima bulan ini. “Kami terus mendorong agar segera menjalankan program yang belum dilakukan,” katanya.
Berbeda dengan penyerapan APBN di NTT baru mencapai 12 persen, karena terhambatnya petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) program dari pemerintah pusat. “Juklak dan juknis baru turun ke daerah pada akhir Juni 2015, makanya penyerapannya rendah,” katanya. (bp)
